DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, mendesak Pemprov Kaltim untuk segera turun tangan mengatasi krisis infrastruktur dan kelistrikan yang makin memprihatinkan.
Ia menilai kerusakan jalan dan listrik padam di daerah penghasil batu bara adalah ironi yang tidak bisa dibiarkan.
“Pemerintah provinsi harus turun tangan. Ini kebutuhan primer masyarakat yang tidak bisa diundur,” tegas (7/6/2025), merujuk kondisi jalan rusak parah di Samarinda Seberang dan Jalan Batuah km 28.
Menurutnya, menunggu bantuan dari pusat bukanlah solusi bijak.
DPRD Kaltim siap berkoordinasi dengan Pemprov untuk mempercepat perbaikan di lapangan.
“Kita tidak bisa hanya berharap pada pusat. Jika bisa dibantu, kita akan bahas bersama Pemprov,” tambahnya.
Jahidin menegaskan, masyarakat sudah terlalu lama dirugikan oleh kerusakan infrastruktur yang tak kunjung dibenahi.
Persoalan listrik pun disorot tajam oleh politisi yang dikenal vokal ini.
Ia mengungkapkan, dari data terbaru, masih ada 211 desa di Kaltim yang belum menikmati aliran listrik.
“Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Jawa beli batubara dari Kaltim untuk listrik mereka, tapi di sana tidak ada pemadaman. Sementara kita, sumber batubaranya, justru sering gelap,” kritik Jahidin.
Lebih parah lagi, ia mengaku kerap menerima keluhan dari pengusaha lokal yang kesulitan mendapat solar dan harus antre berhari-hari.
Ini menunjukkan bahwa pengelolaan energi di Kaltim masih jauh dari kata adil dan efisien.
“Ini seperti pepatah, ayam jantan kelaparan di lumbung padi. Kita punya sumber daya, tapi rakyatnya menderita,” sindirnya.
Kritik ini mengarah pada ketimpangan struktural yang selama ini dibiarkan tanpa solusi konkret.
Jahidin pun meminta PLN dan Kementerian PUPR untuk segera bertindak.
“Kita sudah undang mereka untuk membahas solusi. Listrik adalah hak dasar masyarakat, tidak boleh diabaikan,” tegasnya.(Do/Adv/Dprdkaltim)
