JURNALTODAY.CO, BONTANG – Komisi B DPRD Kota Bontang menerima keluhan masyarakat terkait distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang dinilai belum tepat sasaran. Warga mengaku kesulitan mendapatkan gas melon di pangkalan karena stok diduga lebih banyak dialihkan ke pengecer.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa sejumlah pangkalan lebih mengutamakan penjualan LPG subsidi kepada pengecer dibandingkan melayani masyarakat secara langsung.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan harga LPG subsidi di tingkat konsumen melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya akan menanyakan kembali bagaimana status pengecer yang sebelumnya diwacanakan menjadi subpangkalan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah distribusi berjalan baik dan harga tetap terjangkau,” ujar Suharno, Senin (15/6/2026).
Politikus PKS itu menegaskan bahwa persoalan distribusi LPG subsidi tidak hanya berkaitan dengan jalur penyaluran, tetapi juga menyangkut kepastian harga yang diterima masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya laporan penjualan LPG subsidi yang dilakukan secara tertutup pada waktu-waktu tertentu, bahkan hingga dini hari. Menurutnya, praktik tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran dalam distribusi.
“Kalau penjualannya dilakukan sembunyi-sembunyi tentu perlu dipertanyakan. Harus ada pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Suharno menambahkan, pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai harga jual LPG subsidi. Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi agar masyarakat dapat memperoleh LPG sesuai harga yang telah ditetapkan.
Ia memastikan seluruh keluhan masyarakat akan dibahas dalam rapat kerja Komisi B DPRD Bontang bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Keluhan warga nanti akan menjadi bahan pembahasan Komisi B DPRD bersama OPD terkait dalam rapat kerja mendatang,” pungkasnya.(adv)
