JURNALTODAY.CO, BONTANG – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara berturut-turut yang diterima Pemerintah Kota Bontang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi dari DPRD Kota Bontang. Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan, tantangan terbesar setelah mempertahankan opini WTP adalah memastikan pengelolaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, opini WTP memang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Namun, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tertib administrasi, melainkan juga manfaat yang dirasakan warga.
“Ke depan yang paling penting bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar memberi dampak bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).
Andi Faiz menjelaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program-program pemerintah yang dibiayai melalui APBD dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah yang konsisten menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini tentu menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan baik dan sesuai aturan,” katanya.
Meski demikian, ia berharap capaian tersebut menjadi pemacu semangat bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan pemerintah.
Diketahui, opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto kepada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut diterima Pemerintah Kota Bontang.
Capaian itu sekaligus memperkuat posisi Bontang sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.(adv)
