SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah bersepakat untuk melakukan penghematan anggaran. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat.
“Yang jelas, pada prinsipnya DPRD dan Pemkot sepakat terkait efisiensi, namun masih dalam pembahasan terkait angka-angka efisiensi,” ujar Helmi Abdullah. Ia menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut sedang dilakukan untuk menentukan detail pengurangan anggaran di berbagai sektor. Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui media Rabu lalu.(5/3/2025)
Helmi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini akan diarahkan pada pos-pos yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan publik. “Efisiensi paling besar itu menyangkut perjalanan dinas, orientasi, dan kegiatan operasional kesekretariatan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya. Hal tersebut ia sampaikan di penghujung wawancara dengan media pada hari yang sama.
Langkah penghematan ini merupakan bagian dari upaya bersama antara DPRD dan Pemkot Samarinda untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, dana yang dihemat diharapkan dapat dialokasikan untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga Samarinda.
Helmi juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot dalam menjalankan kebijakan ini. Menurutnya, kerja sama yang baik antara kedua pihak akan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi secara optimal. “Ini adalah langkah bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebaik mungkin,” tambahnya saat diwawancarai media Rabu lalu.
Selain itu, ia berharap langkah efisiensi ini dapat menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah di Samarinda untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran mereka. Helmi menegaskan bahwa penghematan bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan bahwa setiap program pemerintah memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kebijakan ini, DPRD dan Pemkot Samarinda menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil nyata. Harapannya, langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus mendorong pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. (yg/adv)
