JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin Penerima Bantuan” di rumah warga merupakan salah satu metode paling efektif untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Selain memperkuat verifikasi, metode ini terbukti mampu mengurangi praktik kemiskinan semu—yakni warga yang sebenarnya mampu namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, mengatakan Kaltim pernah menerapkan metode serupa pada 2019–2020 dan hasilnya dinilai cukup signifikan.
“Pemasangan stiker itu sebetulnya bagus. Dinsos Kaltim pernah melaksanakannya pada 2019–2020 dan memang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan, karena bantuan jadi tepat sasaran,” ujarnya saat ditemui, Minggu (16/11/2025).
Rasyidi mengungkapkan, pengalaman lapangan pada masa itu menemukan banyak warga yang masih tercatat sebagai penerima bantuan tetapi memiliki kondisi ekonomi di atas kategori miskin.
“Begitu kita cek lapangan, rumahnya bagus, bangunan beton, ada mobil, tapi masih tercatat miskin. Begitu mau dipasangi stiker, mereka malu dan akhirnya mengundurkan diri. Itu bagus untuk memutus kemiskinan semu,” jelasnya.
Menurutnya, warga yang menerima bantuan di Kaltim wajib terdaftar dalam DTKS kategori desil 1 dan 2. Saat ini, sekitar 120 ribu masyarakat Kaltim menjadi penerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pendataan rutin memang dilakukan oleh pendamping PKH dan petugas lapangan. Namun keberadaan stiker membuat proses verifikasi lebih mudah, cepat, dan akurat.
“Teman-teman pendamping terus melakukan pendataan. Tapi dengan adanya stiker ini, lebih mengena. Alhamdulillah ada penurunan angka kemiskinan,” kata Rasyidi.
Ia juga mencontohkan Kota Balikpapan yang menggunakan metode berbeda, namun memiliki efektivitas serupa.
“Di Balikpapan, mereka menggunakan pilox sebagai penanda. Itu lebih mengena sebenarnya,” tambahnya.
Dinsos Kaltim juga menilai reaksi warga terhadap pemasangan stiker dapat menjadi indikator jelas kondisi ekonomi mereka.
“Kalau tidak mau ditempel stiker, berarti dia mampu. Dia harus keluar dari data penerima. Karena kalau benar-benar miskin, tidak ada alasan menolak. Penolakan biasanya karena gengsi,” tegasnya.
Ia mengatakan, selama ini banyak warga enggan keluar dari daftar penerima bantuan. Namun ketika didatangi aparat desa atau kelurahan untuk memasang stiker, mereka akhirnya mengakui kondisi sebenarnya.
“Banyak yang tidak mau keluar. Tapi begitu didatangi aparat desa dan kelurahan, mereka akhirnya mengundurkan diri,” katanya.
Rasyidi menambahkan bahwa pemutakhiran data DTKS kini bisa dilakukan kapan saja, tidak lagi harus menunggu periode tertentu.
“Dulu pemutakhiran data enam bulan sekali. Sekarang bisa setiap hari, bisa setiap bulan,” ujarnya.
Setiap pembaruan data dilengkapi foto bagian depan rumah sebagai bahan tagging verifikasi.
Rasyidi menegaskan bahwa pemasangan stiker tidak bertujuan mempermalukan warga, melainkan memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tujuannya supaya pendataan lebih mudah dan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.(HYI/Adv/DiskominfoKaltim)
