JURNALTODAY.CO, OPINI – Kalimantan Timur kembali menghadapi krisis BBM. Ironisnya, antrean panjang juga terjadi di Balikpapan, kota yang dikenal sebagai kota minyak. Mengapa daerah penghasil energi justru kesulitan memenuhi kebutuhan BBM masyarakatnya?
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi, tetapi juga alokasi kuota dari pemerintah pusat. Keterlambatan kapal dan pendangkalan sungai memang menghambat pasokan, tetapi persoalan kuota BBM subsidi menjadi masalah yang lebih mendasar.
Di Kabupaten Berau, kelangkaan berlangsung selama beberapa pekan. Warga terpaksa membeli Pertalite sekitar Rp18.000 per liter dan Pertamax Rp20.000 dari pengecer. Kondisi ini sangat merugikan ojek, petani, dan pedagang kecil yang bergantung pada BBM.
Pertamina Patra Niaga menyebut keterlambatan terjadi karena jadwal kapal mundur dari 27 menjadi 31 Agustus 2026, ditambah pendangkalan alur Sungai Berau. Namun, Geppak Kaltim menilai persoalan tidak semata-mata faktor alam dan turut menyoroti dugaan pengetapan serta penimbunan BBM.
Persoalan yang lebih mendasar terlihat dari penetapan kuota Pertalite. Data Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim menunjukkan bahwa pada 2025, usulan kuota sebesar 995.323,63 kiloliter hanya disetujui 620.624 kiloliter. Pada 2026, usulan meningkat 3,98% menjadi 1.034.972,72 kiloliter, tetapi alokasinya justru turun menjadi 508.400 kiloliter. Artinya, terdapat kekurangan sekitar 526.572,72 kiloliter.
Di Balikpapan, Pemkot mengusulkan 177.039 kiloliter Pertalite, tetapi hanya memperoleh 51.868 kiloliter. Setelah DPRD menemui BPH Migas, Balikpapan mendapat tambahan 1.250 kiloliter hingga Desember. Hal ini menunjukkan bahwa status daerah penghasil migas tidak otomatis menjamin ketersediaan BBM bersubsidi.
BPH Migas menjelaskan bahwa kuota Pertalite nasional 2026 turun 6,28% untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mengendalikan konsumsi. Namun, penurunan alokasi Kaltim jauh lebih besar. Alasan khusus pemangkasan tersebut juga belum dijelaskan secara terbuka.
Menurut saya, persoalan ini bukan sekadar teknis distribusi, melainkan menyangkut keadilan. Kuota BBM subsidi menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Pengendalian subsidi memang diperlukan, tetapi dasar perhitungan pemerintah pusat maupun data kebutuhan daerah harus dibuka agar dapat diuji publik.
Alokasi Kaltim pada 2026 hanya sekitar separuh dari usulan pemerintah daerah. Sementara itu, Balikpapan hanya memperoleh sekitar 29% dari usulannya. Tambahan 1.250 kiloliter juga belum cukup menyelesaikan kesenjangan alokasi. Karena itu, kebijakan tersebut lebih terlihat sebagai solusi sementara daripada penyelesaian akar masalah.
Dari sisi hukum, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Setidaknya ada tiga hak masyarakat yang terdampak, yaitu hak memperoleh BBM dengan harga wajar, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak karena BBM menjadi modal usaha, serta hak memperoleh informasi mengenai alasan pengurangan kuota daerah.
Tanggung jawab penyelesaian krisis ini harus dibagi secara jelas. BPH Migas dan Kementerian ESDM perlu membuka dasar penetapan kuota serta menyesuaikannya dengan kebutuhan riil. Pertamina Patra Niaga harus memperkuat distribusi dan menyediakan stok penyangga di wilayah rawan gangguan transportasi.
Pemerintah daerah wajib menyajikan data kebutuhan yang akurat dan mengawasi penyaluran. Sementara itu, aparat penegak hukum harus menindak dugaan pengetapan dan penimbunan apabila terbukti melanggar hukum.
Untuk mengatasi persoalan ini, BPH Migas perlu mengevaluasi dan membuka dasar penetapan kuota, sedangkan pemerintah dan Pertamina harus membenahi sistem logistik serta memperketat pengawasan distribusi.
Pada akhirnya, krisis BBM di Kalimantan Timur bukan sekadar persoalan kapal terlambat atau sungai dangkal. Ketidaksesuaian antara kebutuhan daerah dan kuota dari pusat merupakan persoalan yang harus segera dievaluasi.
Selama ketimpangan tersebut belum diselesaikan, antrean panjang di SPBU, termasuk di Balikpapan, berpotensi terus berulang.(*)
