JURNALTODAY.CO, SAMARINDA –Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merealisasikan tambahan kuota Pertalite bersubsidi di Kalimantan Timur menjadi 510.000 kiloliter (KL).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU akibat keterbatasan pasokan.
Helmi menilai kuota BBM subsidi yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia meminta penambahan yang dijanjikan untuk 2026 segera diwujudkan agar masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan mendapatkan Pertalite.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi saat ditemui di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Selain persoalan pasokan BBM, Helmi menilai Forum Energi 2026 menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pengambil kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan sumber pendapatan baru bagi Samarinda seiring rencana menuju era tanpa aktivitas pertambangan.
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan terkait persoalan antrean BBM.
Pertamina disebut menjanjikan penyaluran sesuai kuota yang disepakati, dengan upaya meningkatkan pasokan hingga 600.000 KL.
“Patra Niaga telah menjanjikan bahwa kuota pada tahun 2026 akan sesuai dengan kuota (yang disetujui) yakni sebesar 510.000 KL, dan diupayakan bisa mencapai itu bahkan 600.000 KL,” jelas Seno.
Berdasarkan data terbaru kuota Pertalite Kaltim yang disetujui untuk 2026 sebesar 508.400 KL, sedangkan usulan daerah mencapai 1.034.972,72 KL.
Dengan demikian, jika alokasi meningkat menjadi 510.000 KL, tambahan dari kuota yang disetujui sebelumnya sekitar 1.600 KL.
Seno juga mendorong agar kontribusi sektor pertambangan dan perminyakan memberikan manfaat lebih besar bagi daerah, termasuk melalui keterlibatan pengusaha lokal.
“Semoga kejadian kekurangan kuota seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” tutup Seno Aji.(da/adv)
