DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur dan mitigasi banjir sebagai syarat mutlak keberhasilan program swasembada pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi rencana pengembangan lahan pertanian di Samarinda, termasuk di wilayah rawan banjir seperti Lempake dan Makroman.
“Sebelum menentukan lokasi persawahan, infrastruktur harus dibenahi terlebih dahulu. Jangan sampai program swasembada pangan justru terhambat oleh masalah banjir atau ketidaksiapan lahan,” tegas Ananda pada Rabu (21/5/2025).
Ia menyoroti gagal panen seluas 50 hektare di Lempake dua hari sebelumnya akibat banjir, yang disebutnya sebagai bukti lemahnya sistem drainase dan pengairan.
Ananda, politisi Partai PDIP tersebut, mendesak Pemprov memperkuat database pertanian untuk memetakan lahan sesuai komoditas serta mengevaluasi infrastruktur yang bermasalah.
“Pendataan harus jelas: mana lahan layak, jenis tanaman yang cocok, dan titik rawan banjir. Ini kunci agar target swasembada tercapai,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya optimalisasi anggaran tanggap darurat bencana yang telah tersedia.
“Mekanisme penggunaan dana bencana sudah ada dalam postur anggaran, baik belanja langsung, hibah, maupun bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Ini harus direspons cepat untuk antisipasi kerugian,” jelas Ananda.
Meski mendukung penuh pengembangan lahan pertanian, Ananda meminta Pemprov mempercepat persiapan teknis.
“Samarinda harus siap. Jika belum, kita harus berlari kencang mengejar ketertinggalan. Jangan sampai niat baik swasembada mentah karena banjir atau infrastruktur buruk,” tegasnya.
Transparansi pemilihan lokasi sawah baru juga menjadi sorotan. Ananda meminta Pemprov menggunakan data aktual yang dapat diakses publik, termasuk oleh wartawan.
“Wilayah seperti Lempake dan Makroman sudah ada, tapi perlu perluasan dan pembenahan. Database-nya harus diverifikasi, jangan asal pilih lokasi,” tandasnya.
Program swasembada pangan Kaltim kini menjadi perhatian publik setelah gagal panen di Lempake memicu kekhawatiran masyarakat. Ananda berharap, dengan fokus pada infrastruktur dan mitigasi bencana, rencana ini tak sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret.
“Target swasembada harus realistis, didukung data dan kesiapan lahan yang matang,” pungkasnya.(Do/Adv/Dprdkaltim)
