JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Gelombang massa yang terdiri dari Mahasiswa dan Masyarakat tumpah ruah di Halaman Kantor DPRD Kalimantan Timur, pada Selasa, (21/04/2026).
Di bawah terik matahari, spanduk tuntutan terbentang, orasi bergema, dan harapan akan perbaikan tata kelola pemerintahan digaungkan. Aksi yang dimulai sejak pagi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang diarahkan kepada Pemerinrah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim.
Dalam pernyataan sikapnya Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis yang ditemui pada saat demonstrasi berlangsung mengungkapkan apresiasi atas partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Menurutnya aksi tersebut mencerminkan keresahan publik sekaligus kepedulian terhadap arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kami DPRD Kaltim mengapresiasi masyarakat dan mahasiswa yang hadir hari ini. Apa yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” ucap Nanda yang juga merupakan Sekretaris PDI Perjuangan Kaltim.
Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan yang dinilai konstruktif, serta membuka ruang kolaborasi antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi DPRD Kaltim terkait pengawasan, anggaran dan pembentukan peraturan daerah.
Terutama terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran. Pihaknya memastikan bahwa anggaran pembangunan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kondisi ruang fiskal kita hari ini menuntut kemandirian daerah. Anggaran yang belum berpihak kepada masyarakat akan kami evaluasi,” tegasnya.
Wakil Rakyat Dapil Samarinda tersebut juga menekankan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastuktur serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Aksi unjuk rasa ini lanjutnya menjadi salah satu sinyal kuat meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur, sekaligus dorongan agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.(*)
