Samarinda – Jalan-jalan di Provinsi Kalimantan Timur sering rusak. Oleh karena itu, Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk melakukan perbaikan.
Veridiana menyatakan bahwa jalan provinsi berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Dia berharap melalui inisiatifnya dapat memastikan bahwa ruas jalan tersebut menerima anggaran perbaikan yang besar dan cepat.
“Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan,” kata Veridiana.
Dia menyebutkan bahwa 1.500 kilometer jalan provinsi telah dirusak, dan APBN 2023 memerlukan Rp 2 Triliun. Dirinya menyebutkan bahwa beberapa kabupaten, termasuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu, akan menjadi fokus perbaikan. Selain perbaikan, ada proyek pembangunan jalan di wilayah IKN dengan anggaran sebesar Rp 8 Triliun.
Selain itu, politisi PDIP berbicara tentang respons yang lamban terhadap jalan longsor di Anggana, Samarinda. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah segera.
“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” ujarnya.
Veridiana juga menuntut agar pemerintah pusat segera memperluas jalan dan memperbaiki akses agar semua orang dapat menikmati hasilnya.
“Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kami demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya. (Adv)
