DPRD KALTIM, JURNALTODAY.COM – Dua insiden tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam sepanjang 2025 menjadi titik balik bagi DPRD Kalimantan Timur untuk menghidupkan kembali usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengaturan jalur Sungai Mahakam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut situasi ini sudah terlalu sering diabaikan, dan harus segera ditangani lewat regulasi tegas.
“Tabrak, ganti, selesai. Tabrak, ganti, selesai. Kita nggak bisa terus begini. Kita semua lalai,” tegas Ananda saat ditemui awak media pada, Kamis (8/5/2025).
Insiden pertama terjadi 16 Februari lalu saat kapal bermuatan kayu menabrak fender jembatan.
Terbaru, pada 26 April, tongkang batu bara kembali menabrak setelah tali kapal penarik putus.
Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik jembatan, tapi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan dan arus logistik utama Samarinda.
Ananda mengungkapkan bahwa inisiatif Ranperda jalur sungai ini lahir dari kegelisahan kolektif melihat pola berulang tanpa solusi sistemik.
Ia menyebut bahwa tak hanya pelaku pelayaran yang harus dievaluasi, tapi juga seluruh pemangku kebijakan, termasuk DPRD Kaltim.
“Ranperda ini bukan sekadar aturan tambahan. Ini soal kontrol, soal keselamatan publik. Kita akan bahas lebih dalam lagi nanti di rapim bersama Bapemperda,” tambahnya.
Menurutnya, selama ini penanganan insiden hanya reaktif dan transaksional, kapal menabrak, lalu perusahaan ganti rugi.
“Tidak ada sistem navigasi sungai yang terintegrasi, pengawasan longgar, dan koordinasi antarlembaga jadi tumpul, Ini yang menjadi atensi kita bersama untuk merebut kembali sungai mahakam dikelolah oleh pemerintah sendiri melalui perusahaan daerah,”pungkasnya.(Do/Adv/Dprdkaltim)
