JURNALTODAY.CO, BONTANG – Sony Suwito Adi Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang definitif setelah dilantik Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan berlangsung dengan dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah serta tamu undangan lainnya.
Usai pengambilan sumpah dan pelantikan, Neni langsung menitipkan sejumlah tugas penting kepada Sony sebagai Sekda definitif. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah bagaimana birokrasi mampu bekerja lebih efektif di tengah tantangan fiskal dan tuntutan pelayanan masyarakat.
“Tiga pesan khusus saya, lakukan birokrasi, orkestrasi birokrasi dan efisiensi anggaran,” ujar Neni dalam sambutannya.
Menurut Neni, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh perangkat daerah agar bekerja dalam satu arah. Terlebih, kondisi keuangan daerah dan dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut setiap program disusun dan dijalankan secara cermat.
Ia menilai persoalan infrastruktur, tingginya tuntutan pelayanan publik hingga ketergantungan terhadap dana hasil menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintahan ke depan.
Neni pun meminta Sony memastikan perubahan pendekatan dalam pengelolaan APBD Bontang. Jika sebelumnya dikenal dengan konsep money follow function, kini anggaran diarahkan dengan prinsip money follow program.
“APBD Bontang, kalau dulu pakai money follow function, sekarang money follow program. Pastikan setiap uang, setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain efisiensi, Neni juga meminta Sekda baru mendorong inovasi di lingkungan pemerintahan. Setiap persoalan yang muncul diharapkan dapat direspons dengan solusi, bukan sekadar menjadi bahan pembahasan antarperangkat daerah.
Peran Sony juga dinilai penting dalam menyatukan perangkat daerah yang memiliki kepentingan dan tugas berbeda. Neni meminta agar ego sektoral tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program pemerintah.
“Jadilah sosok yang mampu menyatukan ego sektoral agar perangkat daerah agar bergerak dalam satu harmonisasi, harmonis yang sama,” sebutnya.(*)
