JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mempercepat evaluasi serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjelang penutupan tahun anggaran. Pada pekan terakhir, serapan anggaran tercatat telah mencapai lebih dari 75 persen. Namun, pencapaian itu belum sepenuhnya menghapus tanda “merah” pada sejumlah OPD dalam laporan kinerja mingguan.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa warna indikator tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman. Banyak pihak mengira tanda “merah” berarti kinerja buruk, padahal mekanisme penilaiannya jauh lebih teknis dan sangat bergantung pada target mingguan yang terus bergerak.
“Serapan OPD ini sudah 70 lebih, 75 lebih. Nanti kita lihat lagi minggu ini berapa,” kata Sri saat ditemui di gedung B DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025).
Ia lalu menyinggung soal tanda merah yang masih melekat pada beberapa OPD, meski realisasi anggarannya sebenarnya meningkat.
Menurut Sri, hal itu terjadi karena sistem evaluasi Pemprov menetapkan target progres yang diperbarui setiap pekan.
“Ada yang tanya, ‘merah lagi ya?’ Ya merah itu karena setiap minggu target itu kan berubah. Jadi harusnya targetnya sekian. Nah, dia walaupun sudah naik, tapi karena belum mencapai target, dia bisa jadi merah,” ujarnya.
Dalam mekanisme evaluasi anggaran Kaltim, warna merah menandakan deviasi dari target mingguan, bukan stagnasi. Artinya, OPD tetap bisa mengalami kenaikan realisasi tetapi tetap berada di posisi merah bila peningkatannya belum menyamai target yang ditentukan.
Sri menegaskan bahwa indikator itu bersifat dinamis dan tidak bisa disimpulkan sebagai kegagalan secara permanen. “Kita lihat nanti sampai akhir ya apakah yang itu tetap merah atau tidak,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi Pemprov, atau yang disebut sebagai prognosis, serapan anggaran diperkirakan mampu menembus angka 90 persen pada akhir tahun anggaran.
Optimisme itu muncul dari percepatan penyerapan program di OPD yang pada triwulan sebelumnya sempat tertinggal.
“Prognosisnya semua insyaallah bisa di angka 90,” kata Sri.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya beberapa OPD yang tidak mampu menembus target tersebut.
Menurut Sri, OPD tersebut diproyeksikan hanya bisa mencapai realisasi di kisaran 80 sampai 85 persen, terutama OPD yang program fisiknya baru berjalan pada kuartal akhir atau memiliki proses pengadaan yang lebih kompleks.
Sri mengatakan percepatan realisasi anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan program strategis daerah seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga program penanggulangan kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berlapis hingga akhir Desember. “Kami ingin memastikan tidak ada program prioritas yang tertunda hanya karena serapan yang lambat,” pungkasnya. (HYI/Adv/DiskominfoKaltim)
