JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program pendidikan gratis atau GratisPol tetap berjalan pada 2025 hingga 2026 meski kondisi keuangan daerah mengalami tekanan akibat pemotongan dana pusat.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian regulasi, perhitungan anggaran, serta percepatan validasi data agar program bisa tersalurkan tepat waktu.
Seno menjelaskan, persoalan hukum terkait skema pembiayaan beasiswa membuat Pemprov Kaltim harus mengubah aturan dasar program tersebut.
“Kami harus mengubah Peraturan Gubernur. Dulu bentuknya beasiswa, kini kami transformasikan menjadi peraturan gubernur tentang pendidikan gratis,” ujarnya.
Perubahan aturan itu, kata Seno, membutuhkan proses evaluasi regulasi yang memakan waktu antara empat sampai lima bulan. Setelah aturan dinyatakan sesuai ketentuan hukum nasional, SK Gubernur mengenai pendidikan gratis akhirnya disahkan pada Juli–Agustus 2025.
“Setelah memastikan dasar hukum kuat, barulah kami tetapkan melalui anggaran perubahan 2025. SK Gubernur juga sudah resmi sejak Agustus, dan penyediaan anggarannya kita lakukan pada Oktober–November,” katanya.
Menurut dia, Pemprov Kaltim kini sedang menyelesaikan verifikasi mahasiswa semester I dari seluruh universitas dan politeknik di Kaltim. Ia menegaskan perguruan tinggi harus menuntaskan verifikasi tersebut agar anggaran tidak dikembalikan ke kas daerah.
“Anggaran ini untuk rakyat. Kami wajibkan perguruan tinggi menyelesaikan verifikasi agar tidak ada dana yang hangus,” tegasnya.
Seno mengungkapkan, kondisi fiskal Kaltim terpukul setelah terjadi pemotongan dana pusat. Kaltim mendapat alokasi Rp21 triliun, namun kemudian terpangkas Rp7 triliun sehingga kapasitas fiskal tersisa Rp14 triliun.
“Kita membutuhkan usaha baru karena tantangannya besar. Dari Rp21 triliun, kami kehilangan Rp7 triliun, tapi program prioritas seperti pendidikan gratis tidak boleh terganggu,” katanya.
Dalam pembahasan APBD, Pemprov langsung menetapkan pos anggaran untuk pendidikan sebagai prioritas pertama. Hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan, Biro Kesra, serta praktisi pendidikan, disepakati besaran anggaran awal berada pada kisaran Rp1,4 triliun hingga Rp2 triliun.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa semester 1 hingga semester 8.
“Kami menganggarkan untuk 130.000 sampai 140.000 mahasiswa. Ini naik drastis dari sebelumnya yang hanya sekitar 32.000 mahasiswa,” papar Seno.
Peningkatan tersebut sekaligus menandai komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim agar mampu bersaing secara nasional.
“Ini bukti kesungguhan kami mendorong anak-anak Kaltim agar berkompetisi dengan mahasiswa dari daerah lain. Kami ingin peningkatan SDM terasa nyata,” ujarnya.
Ia pun meminta perguruan tinggi untuk memastikan implementasi program tidak sekadar menggugurkan kewajiban.
“Kami minta akademisi dan para rektor benar-benar mengkaji hasil dari GratisPol. Jangan sampai dana besar digelontorkan, tapi hasilnya tidak sesuai. Evaluasi akan kami lakukan pada 2027–2028,” kata Seno.
Seno mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme anggaran dan proses administrasi program pendidikan gratis. Karena itu, ia kembali mengimbau agar masyarakat mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
“Sosialisasi memang belum sempurna. Tapi kami pastikan pemerintah hadir. Kami minta dukungan semua pihak agar program ini berjalan lancar,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
