SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan aman dan damai. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma, membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang mitigasi dan resolusi konflik. Acara ini dirancang untuk mempersiapkan penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya potensi konflik sosial.
Dalam sambutannya, Agus menyoroti pentingnya pemetaan wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami konflik. “Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya. Agus menekankan bahwa pemetaan tersebut adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencegah gesekan. Selain pemetaan, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
“Jika ada tanda-tanda pergerakan konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada kelambanan,” tegas Agus. Ia juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparat keamanan menjadi prioritas, terutama dalam penanganan massa, komunikasi krisis, serta penggunaan kekuatan secara proporsional.
Penegakan hukum yang tegas juga menjadi elemen penting dalam strategi ini. Setiap tindakan provokatif, penyebaran hoaks, dan kekerasan politik harus ditindak cepat untuk mencegah konflik semakin meluas. “Penegakan hukum yang adil dan cepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman,” tambahnya.
Dengan penerapan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, Agus berharap Pilkada 2024 di Kutim dapat berjalan lancar, damai, dan tertib. “Tujuan kita adalah menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tenteram. Semoga upaya ini bisa mengantar Kutai Timur ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.
Trisno, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Bimtek yang diadakan oleh Smart Academy dan diikuti oleh 400 peserta. Peserta Bimtek ini mencakup berbagai elemen pemerintahan, seperti Kesbangpol Kutim, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panwaslu tingkat kecamatan.
“Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkap Trisno. Para narasumber berasal dari berbagai lembaga kompeten seperti Universitas Pertahanan, BIN Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, dan Bawaslu Kutim, sehingga peserta mendapatkan pemahaman yang lengkap dan komprehensif.
Kutim, dengan luas wilayah mencapai 35.747,50 km², menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada. DPT Kutim sebanyak 297.994 orang tersebar di 701 TPS yang mencakup 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, menjadikan potensi konflik sosial semakin besar. “Kegiatan ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan,” jelas Trisno.
Wilayah yang hampir setara dengan Provinsi Jawa Barat ini memerlukan strategi mitigasi konflik yang matang baik dari sisi geografis maupun demografis. “Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” tambah Trisno.
Selain pemerintah dan aparat keamanan, masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, memegang peran penting dalam menjaga suasana kondusif. Mereka dapat bertindak sebagai mediator netral yang memfasilitasi dialog antara kelompok pendukung calon yang berbeda. Agus juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap media sosial, mengingat potensinya untuk menyebarkan provokasi dan hoaks. “Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” jelasnya.
Pemerintah Kutim optimis bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah diterapkan akan membantu menciptakan Pilkada yang damai dan aman, menjadi contoh proses demokrasi yang sehat dan stabil bagi daerah lain. (ADV)
