JURNALTODAY.CO, BONTANG – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang melibatkan sekitar 170 peserta dari berbagai unsur untuk memetakan kebutuhan dan kendala pelayanan di sektor pangan, perikanan, pertanian, dan peternakan.
Pemetaan tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) DKP3 Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (13/10/2026). Forum ini menjadi wadah bagi kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Kepala DKP3 Kota Bontang, Ahmad Aznem, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar penyelenggaraan pelayanan dinas dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Forum ini menjadi sarana komunikasi dan konsultasi antara DKP3 dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mengetahui kendala dan kebutuhan mereka, sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia menjelaskan, pelayanan DKP3 mencakup sejumlah bidang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, forum konsultasi tidak hanya membahas ketahanan pangan, tetapi juga pelayanan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pertanian, dan peternakan.
Melalui diskusi bersama, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, saran, kritik, maupun harapan terhadap pelayanan yang selama ini tersedia. Pembahasan juga mencakup kejelasan prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, serta akses pengaduan apabila masyarakat mengalami kendala.
Menurutnya, masukan dari kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian DKP3. Informasi tersebut sekaligus membantu dinas mengevaluasi kesesuaian standar pelayanan dengan kebutuhan penerima layanan.
Ia menambahkan, setiap masukan yang dihimpun akan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan bidangnya. Selanjutnya, usulan tersebut ditelaah dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan perangkat daerah untuk menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan.
DKP3 berharap forum ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya komunikasi dua arah, perbaikan layanan di sektor pangan, perikanan, pertanian, dan peternakan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan warga Bontang.
Bagi DKP3, pelibatan pemangku kepentingan menjadi salah satu langkah untuk membangun pelayanan yang lebih efektif, inklusif, dan akuntabel, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan dalam evaluasi pelayanan ke depan.(ADV/Ir)
