JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Pendapatan sektor perhotelan Samarinda hingga September 2026 tercatat Rp166 miliar, lebih rendah dibandingkan pendapatan sepanjang 2025 yang mencapai Rp200 miliar. Di tengah kondisi tersebut, kebijakan yang mendorong penggunaan hotel milik BUMD untuk kegiatan pemerintahan dinilai perlu memperhitungkan peluang usaha hotel swasta.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan kegiatan pemerintahan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi pelaku usaha perhotelan.
Berkurangnya kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel akibat efisiensi anggaran turut memengaruhi kesempatan hotel memperoleh pendapatan.
“Untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kaltim dari sektor perhotelan menurut saya sah saja. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas ekonomi apalagi usaha hotel yang ada di Samarinda, maka lebih bijak lagi,” kata Ronal di DPRD Samarinda (14/10/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut sebagai respons terhadap Imbauan Gubernur Kaltim Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tertanggal 10 Agustus 2026. Dalam imbauan itu, perangkat daerah didorong memanfaatkan Hotel Claro Pandurata Samarinda dan Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta untuk kegiatan maupun akomodasi kedinasan.
Menurut Ronal, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi seluruh pelaku usaha perhotelan. Hotel swasta yang telah beroperasi juga memiliki tenaga kerja dan investasi yang perlu dijaga keberlangsungannya.
“Karena di Samarinda bukan hanya ada hotel tadi aja, banyak hotel swasta lain yang membutuhkan tamu dan pemasukan,” ujarnya.
Samarinda sendiri masih menarik minat investasi baru di bidang perhotelan. Pembangunan Hotel Courtyard by Marriott Samarinda menjadi salah satu proyek yang tengah berjalan.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai minat investor tersebut menunjukkan adanya kepercayaan terhadap potensi usaha di kota Samarinda.
“Kami di DPRD Kota Samarinda sangat mengapresiasi. Berarti investasi di Samarinda bisa berjalan dengan lebih baik. Ada tingkat kepercayaan dari investor untuk melakukan usaha di Samarinda,” jelasnya.
Ia meminta pemerintah tidak membatasi penggunaan hotel hanya berdasarkan kepemilikan perusahaan. Kapasitas, kebutuhan kegiatan, serta kesesuaian fasilitas, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi acara pemerintahan.
“Semua kegiatan kita percayakan kepada hotel-hotel yang punya kapasitas sesuai dengan permintaan. Sah saja mau di mana saja, tidak boleh hanya harus di hotel BUMD, karena menurut saya Samarinda banyak hotel,” demikian Ronal Stephen Lonteng.(da/adv)
