JURNALTODAY.CO, BONTANG – Kunjungan kerja Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membuahkan hasil memuaskan. Dalam lawatannya pada Rabu (9/4) lalu, Neni berhasil membawa pulang empat “kado” penting dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan di Kota Bontang.
Dilansir dari akun instagram @Prokompim.bontang, Neni menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, terutama terkait program pendidikan dan infrastruktur. Hasilnya, sejumlah program strategis untuk Bontang kini akan diambil alih dan didanai melalui APBD Provinsi.
Salah satu bantuan yang paling disorot adalah pembiayaan seragam sekolah untuk siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kini menjadi tanggung jawab Provinsi Kaltim. “Karena kewenangan SMA berada di Provinsi, jadi mereka yang ambil alih,” ujar Neni.
Sementara itu, pembiayaan seragam untuk siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap menjadi tanggung jawab APBD Kota Bontang.
Kado kedua datang dari sektor pendidikan tinggi. Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menanggung subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di tiga perguruan tinggi lokal: Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB), Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma’arif Bontang. Sementara itu, subsidi UKT untuk mahasiswa Universitas Terbuka (UT) tetap akan dibebankan kepada APBD Bontang.
Kado ketiga dan keempat mencakup dukungan penuh Pemprov Kaltim dalam penanganan banjir dan penataan kawasan kumuh, serta pembangunan folder pengendali banjir tahun 2026 yang akan digarap bersama antara pemerintah kota dan provinsi.
“Kami bersyukur Pemprov Kaltim sangat perhatian ke Bontang. Insyaallah seluruh program bisa berjalan baik, baik itu dari Pemprov maupun yang sumber dananya dari Pemkot,” tutur Neni Moerniaeni kepada awak media.
Lebih jauh, Neni menekankan pentingnya koordinasi yang harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih program antar level pemerintahan. Menurutnya, harmonisasi ini menjadi kunci agar anggaran daerah dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan efisien.
“Seluruh janji politik kami, termasuk program pendidikan gratis dan jaminan sosial politik (jospol), diharapkan bisa berjalan sesuai rencana. Harmonisasi harus dilakukan, agar Pemkot Bontang juga jeli mengalokasikan anggaran yang tidak tumpang tindih dengan provinsi,” pungkasnya.
