DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti lemahnya realisasi program pendidikan gratis di daerah mereka meski anggaran daerah tergolong besar.
Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Rabu (21/5/2025), mereka mendesak pemerintah pusat memperkuat sinergi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Kaltim, terutama sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mereka disambut oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen, Vivi Andriyani. Turut hadir mewakili Disdik Kaltim, Kepala Cabang 1 Balikpapan, Tutanto.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Baba menanggapi hal ini. “Kita punya APBD Rp21 triliun, tapi realisasi pendidikan gratis dari dasar hingga S3 masih belum maksimal. Padahal itu janji utama kepala daerah terpilih,” ujar Baba (29/5/2025)
Ia menilai, program pendidikan tak boleh berhenti di tataran slogan, melainkan harus konkret menjangkau semua lapisan masyarakat.
Menurut Baba, investasi pendidikan akan menciptakan pemerataan akses, mempersempit kesenjangan sosial, serta memberdayakan masyarakat agar lebih berdaya dalam pengambilan keputusan.
Ia berharap Kemendikdasmen ikut memastikan program pusat menyasar daerah dengan tantangan geografis dan infrastruktur seperti Kaltim.
Vivi Andriyani menjelaskan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional 2025-2029 mengedepankan kualitas dan akses, khususnya di kawasan 3T dan wilayah rawan bencana.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta evaluasi alokasi anggaran 20% dari APBD agar tepat sasaran.
“Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan tetap jadi prioritas. Tapi yang lebih penting, daerah juga harus aktif mengawal program pusat agar tidak stagnan,” katanya.
Baba mengapresiasi keterbukaan Kemendikdasmen, dan berharap hasil pertemuan ini membuka jalan bagi bantuan nyata ke Kaltim.
“Semoga pusat betul-betul membantu kami sebagai daerah strategis penyangga IKN,” tegasnya.(Adv)
