Komisi III DPRD Kaltim Dorong Status Jalan Provinsi ke Nasional Demi Mempercepat Perbaikan

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Verdiana Huraq Wang

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Verdiana Huraq Wang, menegaskan bahwa sebagian besar ruas jalan provinsi yang rusak di Kaltim berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Dalam upaya percepatan perbaikan infrastruktur, pihaknya terus berupaya agar ruas jalan tersebut dapat diangkat statusnya menjadi jalan nasional, sehingga mendapatkan anggaran yang lebih besar dan perbaikan yang lebih cepat.

Verdiana Huraq Wang menyatakan, pihaknya selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik.

“Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan,” ungkapnya (11/11/2023).

Ia juga mengkritik lambatnya penanganan jalan longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru dimulai setahun setelah terjadi.

Menurutnya, warga terdampak sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut.

“Warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” ungkapnya.

Sementara itu, sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi di Kaltim yang rusak akan diperbaiki dengan dana APBN 2023 sebesar Rp2 triliun. Prioritas perbaikan melibatkan wilayah seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan beberapa kabupaten lainnya.

Verdiana Huraq Wang berharap agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kaltim dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

“Dua lokasi lain, yaitu di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda, masih dalam pengawasan untuk memastikan perbaikan sesuai rencana,” bebernya.

Ia berharap agar infrastruktur jalan di Kaltim segera diperbaiki dan diperluas aksesnya demi memastikan masyarakat dapat menikmati transportasi yang lancar dan nyaman.

“Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah ini untuk mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.(Adv)