SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – Dalam rapat hearing antara Komisi II DPRD Kota Samarinda dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) pada (10/3/2025), Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengkritik keras minimnya alokasi anggaran untuk sektor pariwisata. Dari total anggaran Disporapar sebesar Rp64 miliar, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata.
“Gimana pariwisata kita mau maju kalau begini?” ujar Iswandi dengan nada kecewa. Ia menilai bahwa anggaran yang sangat kecil tersebut menjadi salah satu penyebab lambatnya kemajuan sektor pariwisata di Kota Samarinda.
Menurutnya, penggabungan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata dalam satu dinas justru membuat pariwisata seperti dianaktirikan.
Iswandi mengusulkan agar sektor pariwisata dipisahkan kembali menjadi dinas tersendiri agar dapat lebih fokus dalam pengembangannya. “Kalau perlu memang dipisah lagi itu dikembalikan lagi pariwisata sendiri,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa dengan anggaran sebesar Rp4 miliar selama setahun, sulit bagi sektor pariwisata untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain.
Selain itu, Iswandi juga menyayangkan absennya Kepala Dinas Disporapar dalam setiap pertemuan dengan Komisi II. “Kita menyayangkan juga itu, catat itu kepala dinas enggak pernah hadir selama ini. Selama saya jadi ketua komisi II tidak pernah kita pertemuan dengan Disporapar ada kepala dinasnya,” ungkapnya.
Ketidakhadiran Kepala Dinas dinilai memperparah situasi karena komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif menjadi tidak optimal. Hal ini membuat Komisi II kesulitan mengevaluasi capaian program kerja Disporapar pada tahun 2024.
Menurut Iswandi, alokasi anggaran yang lebih besar seharusnya diberikan kepada sektor pariwisata karena potensinya yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda. Namun, fakta menunjukkan bahwa sektor ini justru mendapatkan porsi anggaran yang sangat kecil dibandingkan sektor lainnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi II berencana mengusulkan pemisahan kembali sektor pariwisata dari Disporapar agar mendapatkan perhatian yang lebih besar. “Kalau perlu memang nanti kita pisah aja lagi kembali lagi justru sendiri pariwisata ini tidak digabung,” pungkas Iswandi.
Rapat hearing ini menjadi sorotan karena memperlihatkan ketimpangan dalam alokasi anggaran serta lemahnya pengelolaan sektor strategis seperti pariwisata. Komisi II berharap ada perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan demi mendorong kemajuan pariwisata di Kota Samarinda. (yg/adv)
