JURNALTODAY.CO, SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan tumpukan data statistik tanpa dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan hasil sensus harus mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Data yang diperoleh melalui pelaksanaan sensus ekonomi harus dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi riil di lapangan,” kata Novan (12/5/2026).
Ia menyebut DPRD mendukung langkah Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan sosialisasi tahapan sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan.
Namun, Novan mengingatkan hasil sensus tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen administrasi atau laporan statistik semata tanpa implementasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, kualitas dan akurasi data menjadi hal krusial karena akan menentukan arah perencanaan ekonomi pemerintah ke depan.
“Sensus ini jangan hanya jadi formalitas pendataan. Data yang dihasilkan harus benar-benar dipakai untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat secara nyata,” ujarnya.
Novan menjelaskan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali. Kegiatan terakhir dilaksanakan pada 2016 dan kembali dijadwalkan berlangsung pada 2026.
Ia berharap hasil pendataan nantinya dapat dimanfaatkan secara luas, baik oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk melihat perkembangan ekonomi Samarinda selama satu dekade terakhir.
“Melalui data tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perubahan kondisi ekonomi daerah selama sepuluh tahun terakhir,” katanya.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah mampu memanfaatkan hasil sensus sebagai pijakan dalam menentukan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya di sektor ekonomi masyarakat.(da/adv)
