DPRD KALTIM, JURNALTODAYCO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya akurasi basis data dalam pelaksanaan program pendidikan gratis atau GratisPol.
Menurutnya, kesalahan dalam pendataan berpotensi menimbulkan masalah serius, seperti yang pernah terjadi pada penyaluran beasiswa sebelumnya.
“Saya menyarankan bahwa basis data penguatan program GratisPol harus akurat,” tegas Sapto (4/6/2025).
Ia menilai validitas data menjadi pondasi utama agar program ini tepat sasaran dan menghindari ketimpangan.
Sapto mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerap menemukan masalah dalam penyaluran beasiswa di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir.
Temuan ini, menurutnya, harus menjadi pelajaran untuk mengantisipasi kesalahan serupa dalam program GratisPol.
“Karena ada beberapa hal yang menjadi temuan BPK selalu menyoroti perihal beasiswa, sehingga program pendidikan gratis ini harus diperhatikan agar tidak mengalami hal serupa,” jelasnya.
Ia memperingatkan, ketidaksesuaian data penerima dengan kriteria yang ditetapkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial.
“Artinya, beasiswa yang disalurkan itu ada potensi ruang data yang tidak akurat. Ini bisa menimbulkan masalah baru kalau tidak segera diperbaiki,” tambah politisi Partai Golkar ini.
Sapto menegaskan bahwa validasi data penerima menjadi kunci agar manfaat GratisPol benar-benar dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kalau ingin program ini berjalan baik dan menyentuh masyarakat secara langsung, maka perlu validasi data yang ketat. Ini hal paling mendasar,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial guna memastikan pemutakhiran data secara berkala.
Dengan sinergi lintas sektor ini, ia optimistis GratisPol dapat menjadi tonggak pemerataan pendidikan di Kaltim.
“Kita optimistis program GratisPol bisa menjadi tonggak kemajuan pendidikan yang merata,” pungkas Sapto.
Program GratisPol sendiri merupakan salah satu upaya Pemprov Kaltim untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, tanpa pengelolaan data yang akurat, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya.(Do/Adv/Dprdkaltim)
