Jurnaltoday.co – Guna memperkuat struktur sosial di tingkat akar rumput, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) kini fokuskan langkahkan pada penataan dan pemberdayaan lima lembaga kemasyarakatan desa.
Lima pilar ini antara lain, Rukun Tetangga (RT), Bina Keluarga dan Kesejahteraan (BKK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, serta Karang Taruna.
Dalam hal ini, kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar mengatakan jika lima lembaga ini punya peran cukup penting dalam mendukung pembangunan dan layanan masyarakat.
“Kami membina langsung lima lembaga kemasyarakatan desa. Saat ini saja, jumlah RT sudah mencapai 3.154, Posyandu 816 unit, dan Karang Taruna ada 237. Ini potensi luar biasa jika dikelola secara sistematis dan legal,” ujarnya.
Namun dirinya juga menyebutkan bahwa sampai saat ini belum semua desa memahami akan pentingnya legalitas kelembagaan.
Dan masih banyak pula yang hanya mengandalkan SK pengurus tanpa tahu apa saja peraturan dasar di dalamnya.
“Banyak desa yang SK-nya tumpang tindih, bahkan kelembagaan dan pengurus disatukan dalam satu dokumen. Ini tidak sesuai aturan, dan itu menjadi salah satu tantangan besar kami di lapangan,” jelasnya.
Untuk itu DPMD Kukar gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan ke desa-desa guna membantu menyusun kelembagaan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
Saat ini, DPMD Kukar juga aktif dalam program pemberdayaan kelembagaan, mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas, bantuan operasional seperti dana Rp50 juta bagi PRT, hingga insentif bagi RT dan pengelola posyandu aktif.
“Yang paling berat adalah bagaimana memberdayakan lembaga-lembaga ini agar betul-betul menjadi penyambung lidah masyarakat dalam proses pembangunan desa,” katanya.
DPMD pun mengambil langkah strategis selanjutnya, yang dengan menyiapkan media edukasi yang nantinya akan memperjelas peran dan fungsi setiap lembaga.
“Kami sedang menyusun narasi video edukasi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas. Harapannya, informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan memperkuat pengawasan serta partisipasi warga,” tutupnya optimistis.
Jika sudah dikelola dengan terstruktur, diharapkan nantinya 5 lembaga ini mampu menjadi motor penggerak kemajuan desa.
