JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Dishub Kaltim) mulai merancang langkah besar untuk menata ulang tambatan kapal di sejumlah titik sungai yang selama ini dipakai pelaku usaha pelayaran. Selain untuk menertibkan alur transportasi sungai, rencana ini juga diproyeksikan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, Rudianto Lumbantorua, mengatakan pihaknya telah menyiapkan desain pembangunan area tambat resmi di dua lokasi: Sungai Lais dan Sungai Kunjang. Keduanya merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai paling siap untuk dijadikan titik awal penataan.
“Dishub sudah mendesain area tambat di lahan provinsi. Rencananya, kapal-kapal yang selama ini bersandar di tengah alur akan digeser ke fasilitas milik provinsi. Selama ini mereka memang membayar, tapi pembayarannya ke swasta atau pribadi,” ujar Rudianto usai RDP bersama Komisi II DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, kondisi saat ini membuat alur sungai dipenuhi kapal tambat liar yang tidak memberikan kontribusi resmi terhadap daerah.
Penataan ini diharapkan membuat alur lebih rapi, aman, sekaligus menghadirkan penerimaan daerah yang selama ini bocor.
“Provinsi melalui Dishub ingin mendorong mereka bergeser memakai fasilitas yang kita sediakan. Selain tertib tata ruang, PAD juga masuk ke daerah,” jelasnya.
Dishub menilai percepatan penataan sangat bergantung pada dukungan KSOP sebagai otoritas pelabuhan serta peran Perusda dalam pengelolaan teknis.
“Yang paling penting adalah mendorong KSOP untuk mengambil tindakan baik dengan surat ke pengguna agar pakai fasilitas kita maupun koordinasi dengan Perusda. Itu inti pertemuan hari ini,” katanya.
Ia menyebut sejumlah skema kerja sama memungkinkan untuk dilakukan, mulai dari konsesi, kerja sama operasional (KSO), hingga kemitraan dengan BUMN kepelabuhanan seperti Pelindo.
Rudianto menegaskan bahwa rencana pengembangan tambatan kapal merupakan instruksi langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang meminta Dishub membuka peluang pendapatan di sektor yang belum tergarap.
“Studi tahun ini dan rencana pembangunan tahun depan adalah perintah Pak Gubernur. Dishub diminta memikirkan potensi pendapatan di luar yang sudah ada,” ungkapnya.
Bahkan, kata Rudianto, Gubernur telah berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta.
“Ada porsi tertentu yang bisa dikelola swasta melalui konsesi atau oleh Perusda. Banyak skema kerja sama yang sah secara aturan,” jelasnya.
Rudianto menilai sektor tambatan kapal memiliki potensi PAD besar karena setiap kapal pasti bersandar sebelum kegiatan bongkar muat.
“Sebelum bongkar muat, kapal pasti ditambat dulu. Ada biayanya per hari. Selama ini mereka membayar, tapi kita tidak tahu ke mana bayarnya. Kalau fasilitas resmi dibangun, daerah ikut menikmati pendapatannya,” ujarnya.
Dishub masih melakukan studi biaya pembangunan, mengingat kebutuhan modal yang besar. Model tambatan yang mungkin dibangun ialah ponton baik kosong maupun berisi yang dinilai lebih realistis untuk tahap awal.
“Kita tidak membangun pelabuhan besar, tapi tambatan ponton. Desainnya sedang kita hitung,” kata Rudianto.
Ia memastikan pembangunan hanya akan dilakukan di atas lahan provinsi agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kita tidak bisa bangun di lahan orang. Karena itu fokusnya di Sungai Lais dan Sungai Kunjang, yang memang milik provinsi,” tegasnya.
Dishub berharap keberadaan tambatan resmi akan membuat kapal-kapal pemakai alur diarahkan keluar dari tengah sungai, sehingga keselamatan dan kelancaran transportasi air meningkat.
“Kalau fasilitas tersedia dan didukung regulasi KSOP, maka pengguna alur bisa digeser ke area kita. Itu tidak melanggar aturan dan justru meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.(HYI/Adv/DiskominfoKaltim)
