JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti masih minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga pendatang di kawasan Batu Besaung dan Batu Cermin, Kecamatan Samarinda Utara.
Kondisi itu membuat sejumlah anak di wilayah pedalaman tersebut terpaksa mengenyam pendidikan melalui Sekolah Rimba yang dikelola relawan.
Menurut Puji, keterbatasan transportasi dan jauhnya jarak menuju sekolah formal menjadi kendala utama masyarakat setempat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
“Sebenarnya ada SDN 007 di sana, tapi jaraknya cukup jauh. Warga rata-rata tidak punya kendaraan karena mayoritas pendatang dari Sulawesi,” kata Puji (15/5/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar warga di kawasan itu bekerja sebagai petani dan tinggal di pondok-pondok kebun di tengah hutan.
Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat anak-anak kesulitan bersekolah secara normal.
Puji menyebut pemerintah kota sebenarnya pernah membangun sekolah di wilayah tersebut. Namun, jumlah siswa terus berkurang karena warga sering berpindah mengikuti lokasi lahan garapan.
“Awalnya murid cukup banyak, tetapi lama-lama tinggal sedikit karena orang tuanya pindah-pindah,” ujarnya.
Selain pendidikan, DPRD Samarinda juga menyoroti sulitnya akses layanan kesehatan di kawasan tersebut.
Minimnya fasilitas kesehatan dan sulitnya menjangkau Posyandu disebut berdampak pada munculnya kasus stunting di beberapa wilayah, termasuk Batu Cermin.
Persoalan administrasi kependudukan turut memperparah keadaan. Banyak warga belum memiliki identitas kependudukan Samarinda, bahkan sebagian belum memiliki KTP.
“KTP mereka masih domisili Sulawesi, ada juga yang belum punya KTP sama sekali. Ini membuat mereka kesulitan mendapatkan layanan BPJS,” jelas Puji.
Sebagai solusi sementara, DPRD Samarinda mendorong anak-anak usia sekolah di kawasan itu untuk masuk ke program Sekolah Rakyat yang dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar siswa.
“Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah masuk ke Sekolah Rakyat karena kebutuhan pendidikan dan makan anak-anak bisa lebih terjamin,” tegasnya.
Puji berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi jangka panjang agar masyarakat di kawasan pedalaman Samarinda tetap mendapatkan hak dasar pendidikan dan kesehatan secara layak.(da/adv)
