JURNALTODAY.CO, BONTANG – Tertahannya Dana Kurang Salur dari pemerintah pusat menjadi sorotan DPRD Kota Bontang. Ketua Komisi B, Rustam, menyebut jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah dan berdampak pada sejumlah proyek strategis.
Dana tersebut terdiri dari dua kebijakan, yakni PMK 89 sebesar Rp247 miliar dan PMK 120 senilai Rp180 miliar. Sementara itu, Dana Lebih Salur tercatat sekitar Rp25 miliar.
“Totalnya sangat signifikan. Ketika dana itu belum cair, otomatis kegiatan pembangunan ikut terhambat,” katanya, Rabu (6/5/2026).
Rustam menilai kondisi ini berdampak langsung pada proyek di lapangan, termasuk pembangunan kawasan pesisir seperti Bontang Kuala yang masih menghadapi persoalan infrastruktur.
Ia b8lang, keterlambatan anggaran membuat sejumlah pekerjaan harus ditunda, bahkan ada yang tidak bisa dilanjutkan sementara waktu.
“Akibatnya masyarakat yang merasakan dampaknya, mulai dari aktivitas harian sampai sektor pariwisata,” jelasnya.
Lwbih jauh, dirinya mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret agar dana tersebut dapat dicairkan dalam waktu dekat.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka backlog pembangunan infrastruktur akan semakin besar. Proyek yang tertunda akan menumpuk dan membutuhkan biaya lebih tinggi di masa mendatang.
Tak hanya itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga berpotensi menurun. Masyarakat bisa menilai pemerintah tidak mampu merealisasikan program, meskipun kendala utamanya berasal dari transfer pusat yang belum terpenuhi.(adv)
