Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda telah menuntaskan pekerjaannya setelah menyampaikan Laporan Akhir Pansus yang disetujui dalam Rapat Paripurna Internal menjadi Rekomendasi DPRD Samarinda kepada Wali Kota Samarinda.
Fahruddin, menyoroti pentingnya peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian dalam pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Selain melakukan pembinaan UMKM, pemerintah diharapkan dapat membantu dalam memasarkan produk-produk hasil dari UMKM.
“Anggaran untuk urusan Koperasi UKM dan Perindustrian pada tahun 2023 mencapai Rp14,478 miliar, dengan realisasi sebesar Rp12,766 miliar atau 88,18%,” ungkapnya pada 15 Mei 2024.
DPRD Kota Samarinda merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk memaksimalkan pelayanan kepada pelaku Koperasi UKM dan industri, termasuk melalui pendampingan pendaftaran UMKM wirausaha baru, khususnya usaha kecil bermodal Rp10 miliar. Lebih lanjut, ia menyebut program penciptaan 10.000 wirausaha baru dianggap sebagai prioritas untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Samarinda.
“Pada tahun 2023, pemerintah Kota Samarinda telah membantu 14.063 UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” imbuhnya.
Selanjutnya, DPRD Samarinda merekomendasikan pembentukan Sentra UMKM di beberapa kawasan strategis seperti Bandara APT Pranoto, pusat perbelanjaan, dan kawasan Teras Samarinda.
“Kita mengajak Ketua RT, Lurah, dan Camat untuk memfasilitasi warga yang ingin mendaftarkan usahanya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi UMKM di Kota Samarinda,” tandasnya.
Dengan rekomendasi ini, DPRD Samarinda berharap dapat mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan Pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM yang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian lokal.(Adv/ DPRD Kota Samarinda)
