JURNALTODAY.CO, BONTANG – Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian dalam upaya mendorong transformasi ekonomi Kota Bontang. Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 21.670 pada 2024, dukungan pelayanan pemerintah dinilai penting untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan daya saing.
Data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2025–2029 tersebut menjadi gambaran besarnya peran UMKM dalam perekonomian daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang, Eko Arisandi, mengatakan sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) DKUMPP Bontang yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (29/10/2026) pagi.
Menurut dia, forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun pandangan dari mitra kerja dan pemangku kepentingan terkait berbagai aspek pelayanan yang bersentuhan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di ruang ini kritik dan saran sangat kami butuhkan sebagai landasan data untuk memperbaiki diri atas kinerja kami selama satu tahun melayani publik,” ujarnya.
Masukan yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DKUMPP dalam meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan pelaku usaha. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembenahan layanan pada sektor yang menjadi kewenangan dinas tersebut.
Dalam forum itu, Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Lukman, yang hadir mewakili Wali Kota Bontang, menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya terkait akses pasar dan penguatan ekosistem digital.
Menurutnya, kedua aspek tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pelaku usaha memiliki peluang lebih luas untuk memasarkan produk dan mengikuti perkembangan ekonomi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif.
“Pemkot Bontang melalui DKUMPP terus berkomitmen menghadirkan layanan yang inklusif dan mudah diakses guna penguatan pelaku UMKM, koperasi dan industri,” tuturnya.
Penguatan akses pasar dan pemanfaatan ekosistem digital menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam mendukung perkembangan UMKM. Di sisi lain, pelayanan pemerintah juga perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha agar dukungan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak pihak.
Melalui Forum Konsultasi Publik, DKUMPP Bontang membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat Bontang.(ADV/Ir)
