Kutai Timur, jurnaltoday.co – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menegaskan bahwa pembangunan berbasis komunitas adalah langkah strategis untuk menciptakan program yang lebih relevan dan berkelanjutan. Dalam keterangannya di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jumat (22/11/2024), Yusuf menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.
“Masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lingkungan mereka, sehingga kolaborasi dalam pembangunan sangat dibutuhkan,” ujar Yusuf.
Ia menyoroti bahwa sejumlah proyek pembangunan pemerintah daerah sering kali kurang memberikan dampak signifikan karena tidak didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Yusuf menyatakan bahwa proyek yang tidak melibatkan aspirasi masyarakat kerap menghasilkan infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal.
“Pembangunan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat hanya akan menghasilkan infrastruktur yang tidak dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Yusuf mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan pembangunan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Yusuf menilai bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas proyek, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
“Ketika keterlibatan ini terjalin, masyarakat akan lebih peduli untuk merawat hasil pembangunan,” katanya.
Selain itu, Yusuf menjelaskan bahwa pembangunan berbasis komunitas mendukung prinsip keberlanjutan. Dengan memahami kebutuhan lokal, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Ia juga mengapresiasi beberapa daerah di Indonesia yang telah sukses menerapkan model ini.
Yusuf mengajak semua pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk turut serta memfasilitasi dialog serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan. “Saya juga mengajak pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi dialog dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan,” tandasnya.
Di akhir keterangannya, Yusuf berharap agar pada tahun anggaran mendatang, pemerintah lebih fokus pada program-program pembangunan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di Kutai Timur. (ADV/DPRD Kutim)
