DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan pentingnya kolaborasi solid antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memperjuangkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat.
Tujuannya, membiayai pembangunan strategis di wilayah perbatasan Kaltim-Malaysia yang terkendala keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan Subandi pada Rabu (28/5/2025) sebagai respons atas kapasitas fiskal daerah yang dinilai tidak memadai untuk membiayai proyek-proyek skala besar di kawasan tapal batas.
“Terkait perbatasan, tentunya pihak Komisi III akan bekerja sama dengan Pemprov untuk meminta anggaran dari pusat. Pembangunan perbatasan merupakan hal penting yang memerlukan dukungan pendanaan lebih besar,” tegas Subandi.
Subandi menyatakan Komisi III DPRD Kaltim siap mendorong komunikasi aktif dengan Gubernur Kaltim untuk melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat. Langkah ini dinilainya mendesak, terutama melihat proyeksi penurunan APBD Kaltim.
“Kita mengharapkan itu karena APBD kita terbatas. Bahkan diproyeksikan pada 2026, APBD Kaltim hanya sekitar Rp18,5 triliun, menurun dari angka sebelumnya yang mencapai Rp20-22 triliun lebih,” jelasnya, menyoroti tantangan pendanaan yang semakin besar.
Politisi ini menekankan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan Kaltim yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia, bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut kedaulatan dan keamanan negara.
Oleh karena itu, menurut Subandi, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk hadir memberikan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena ini perbatasan langsung dengan negara lain, Malaysia, tentu memerlukan lobi-lobi yang kuat. Dalam hal ini, saya mengimbau dan mendorong Pemprov Kaltim untuk aktif mencari sumber pendanaan dari APBN,” tutup Subandi.
Pernyataan Subandi ini menyoroti urgensi pendanaan eksternal bagi pembangunan kawasan strategis perbatasan Kaltim.(Do/Adv/Dprdkaltim)
