SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (DPD GMNI Kaltim) menyoroti persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke -79 di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPD GMNI Kaltim Mujahid, mengatakan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan HUT RI di IKN tidak sebanding dengan keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan yang begitu kompleks di Wilayah IKN terutama mengenai persoalan pembebasan lahan warga yang belum dibayarkan.
“Di sini kita dapat menilai pemerintah tidak bersikap afirmatif terhadap persoalan agraria di wilayah IKN, sementara untuk persiapan HUT RI IKN seakan-akan pemerintah sangat serius,” ungkap Mujahid (08/08/24).
Mujahid pun menyebutkan, saat ini ada ribuan hektare lahan masyarakat yang masih belum terbayarkan pembebasan lahannya.
“Informasinya 2.086 Hektare lahan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya, itu kelanjutannya seperti apa? jangan buat warga hanya meratapi lahan mereka digarap untuk keperluan pembangunan di IKN,” lanjutnya.
Selain itu, mantan pengurus DPC GMNI Samarinda itu turut mengkritisi pembiayaan acara seremonial HUT RI di IKN yang pembiayaannya mengalami pembengkakan.
“Kita dapat informasi itu ada pembengkakan anggaran, padahal ini hanya sekedar agenda seremonial saja, tidak etis. Padahal masih banyak warga yang mempertanyakan kapan lahan mereka akan dibayarkan,” terangnya.
Di akhir, Mujahid menanggapi terkait kebijakan pemerintah yang melarang warga sekitar IKN untuk secara langsung ikut dalam upacara HUT RI di IKN.
“Ini adalah sikap yang diskriminatif, sejauh ini warga sekitar seakan-akan hanya menjadi penonton, bisa kita katakan refleksi HUT RI ini adalah pesta ditengah persoalan hak-hak warga IKN yang belum terpenuhi,” pungkasnya.(*)
