Samarinda – Meidalina, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Kaltim), mengungkapkan bahwa setiap Kabupaten/Kota di Kaltim kini memiliki satu Sekolah Menengah Atas (SMA) inklusif.
Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas, kebijakan ini memastikan bahwa setiap daerah memiliki satu SMA inklusif yang dapat menerima siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus.
Menurut Meidalina, konsep SMA inklusif ini mencakup anak-anak dengan disabilitas, yang melibatkan hasil pemeriksaan dari dokter psikolog. Anak-anak ini, meskipun memiliki kebutuhan pendidikan khusus, diizinkan untuk belajar bersama dengan siswa reguler.
Namun, untuk mendukung pembelajaran mereka, disabilitas tersebut akan ditempatkan di kelas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
“Jadi 1 Kabupaten/Kota itu ada 1 SMA inklusif, dan itu termasuk anak-anak disabilitas juga, yang hasil pemeriksaan dari dokter psikolog itu dia boleh disekolahkan bersama yang reguler, tapi dia (disabilitas) punya kelas khusus” ucapnya.
Lebih lanjut, Meidalina menjelaskan bahwa setiap Kabupaten/Kota di Kaltim memiliki satu SMA inklusif, menjadikan pendidikan inklusif sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di wilayah tersebut.
Selain SMA inklusif, Meidalina juga menyebutkan adanya 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) inklusif di Kaltim. Namun, dia merinci bahwa alasan terdapat hanya 9 SMK inklusif adalah karena Mahulu belum memiliki SMK Negeri.
Keterbatasan ini menjadi fokus perhatian, dan Meidalina menekankan perlunya terus memperluas jangkauan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Kaltim.
“Ada 9 SMK inklusif di Kaltim, kenapa 9?, karena Mahulu belum ada SMK Negeri, sementara di setiap Kabupaten/Kota lain yang ada di Kaltim, sudah ada 1 SMK yang inklusif” bebernya.
Dalam konteks ini, Pemerintah Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pendidikan khususnya bagi anak-anak dengan disabilitas.
Langkah-langkah tersebut mencakup pembangunan lebih banyak SMK inklusif, pelatihan tenaga pengajar khusus, dan peningkatan fasilitas pendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi semua siswa. Harapannya, langkah-langkah ini dapat membuka pintu lebih lebar bagi kesetaraan pendidikan di seluruh Kaltim. (Adv)
