DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah secara resmi mengajukan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Dokumen strategis lima tahunan ini menjadi peta jalan pembangunan Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
RPJMD tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan dua program unggulan pasangan kepala daerah, yakni Gratispol dan Jospol.
Gratispol (Program Gratis untuk Rakyat) Memuat tujuh program layanan yang sepenuhnya digratiskan dan dibiayai Pemprov Kaltim:
- Pendidikan gratis
- Layanan kesehatan gratis
- Penyediaan seragam sekolah gratis
- Pemberian makan bergizi gratis
- Penyediaan wifi dan internet gratis di desa
- Layanan administrasi kepemilikan rumah gratis
- Fasilitasi perjalanan rohani gratis.
Jospol (Program Kerja Sosial Pembangunan): Terdiri dari sembilan program fokus pembangunan:
- Hilirisasi pertanian berbasis teknologi
- Pengembangan teknologi di sektor perikanan, kelautan, industri, dan pelayanan publik
- Pemberian insentif bagi tenaga pendidik
- Pengembangan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital
- Pembangunan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit
- Pembangunan infrastruktur jalan
- Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata
- Pemberian insentif
Penguatan kerja sama antar pemerintah daerah, pusat, dan swasta.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa RPJMD menjadi landasan hukum dan patokan kerja tahunan bagi pemerintah selama lima tahun ke depan.
“RPJMD ini jadi patokan kerja pemerintah per tahun untuk lima tahun ke depan,” ujar Seno usai paripurna pengajuan dokumen di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Dokumen ini juga menjabarkan visi-misi kepemimpinan serta harmonisasi pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Seno berharap pembahasan dan pengesahan dapat berjalan cepat, mengingat merupakan tahapan terakhir sebelum disahkan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil Pemprov dalam 100 hari pertama kepemimpinan Rudy-Seno.
“Kalau kita melihat 100 hari Bapak Gubernur, sejauh ini bagus saja. Ada peningkatan dari sisi kedisiplinan dan koordinasi antar instansi,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti efisiensi anggaran dengan pelaksanaan rapat di kantor, bukan hotel. “Yang juga kami apresiasi, rapat-rapat selalu dilakukan di kantor. Tidak pernah menggunakan hotel. Ini menunjukan orientasinya bukan pada kemewahannya.”
Ia menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara legislatif dan eksekutif untuk menghadapi tantangan pembangunan Kaltim yang besar, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Harapan kita kedepan, sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa terus berjalan baik karena tantangan pembangunan Kaltim sangat besar, terutama dengan hadirnya IKN,” pungkas Hasanuddin.(Do/Adv/Dprdkaltim
