DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun 2026 memasuki tahap krusial.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, secara langsung memimpin agenda Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Penyusunan Prognosis Rancangan APBD 2026 dan Prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2026 pada Rabu (28/5/2025).
Rapat penting ini dilaksanakan bersama dua lembaga teknis kunci di bidang keuangan dan perencanaan daerah, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Kaltim. Agenda ini bertujuan untuk menyinkronkan langkah awal dan memastikan proses penyusunan anggaran berjalan sesuai target.
Sabaruddin Panrecalle dalam pemaparannya menekankan kompleksitas dan pentingnya kolaborasi dalam formulasi anggaran daerah.
“Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekerjaan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja,” tegas Sabaruddin.
Ia menjelaskan bahwa baik Rancangan Anggaran Murni (APBD) maupun Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2026 memiliki target dan sasaran masing-masing yang harus dipersiapkan secara cermat. Untuk mencapai itu, Sabaruddin menegaskan perlunya memulai proses ini jauh-jauh hari.
“Bahkan, idealnya proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus,” ucap Ketua Komisi II yang membidangi Keuangan dan APBD tersebut.
Pernyataan Sabaruddin ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan matang dan alokasi waktu yang cukup bagi seluruh OPD terkait untuk menyusun prakiraan pendapatan dan belanja secara akurat dan terukur.
Rapat ini menjadi sinyal awal bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan dokumen dan data pendukung guna menyukseskan penyusunan Rancangan APBD Kaltim Tahun 2026, yang prosesnya diharapkan berjalan lebih terintegrasi dan efektif melalui koordinasi intensif antara DPRD, BPKAD, dan Bapeda.(Do/Adv/Dprdkaltim)
