JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah efisiensi besar-besaran menyusul penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang turun dari sebelumnya Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan penyesuaian transfer pusat serta anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun depan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah perampingan belanja, terutama pada kegiatan yang dinilai tidak bersifat prioritas.
“Pertama, kita efisiensikan belanja-belanja yang tidak terlalu penting, termasuk kegiatan makan dan minum serta perjalanan dinas. Semua dirampingkan 66 persen dan itu berlaku bagi seluruh OPD,” ujarnya.
Dalam dokumen terbaru, pendapatan transfer 2026 yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp9,33 triliun harus disesuaikan menjadi Rp3,13 triliun, atau turun Rp6,19 triliun setara 66,39 persen.
Kondisi tersebut turut mempersempit ruang fiskal daerah, diperparah dengan turunnya DBH dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp1,62 triliun pada 2026.
Rudy mengakui penyusutan anggaran yang signifikan ini akan membuat sebagian kebutuhan atau usulan masyarakat dan perangkat daerah tidak dapat terakomodasi sepenuhnya. Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Kaltim tetap memastikan layanan dasar tetap terpenuhi.
“Saudara-saudaraku semuanya, kalau ada yang belum terakomodir mohon dimaafkan. Tetapi seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kaltim tetap berjalan baik dan normal,” katanya.
Ia memastikan dua sektor utama yakni pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, disusul layanan infrastruktur yang menjadi tantangan pembangunan di Kaltim.
“Gratispol tetap akan berjalan. Program prioritas tetap mengacu pada pendidikan dan kesehatan. Pelayanan infrastruktur juga akan terus kami maksimalkan,” pungkasnya.(HYI/Adv/DiskominfoKaltim)
