JURNALTODAY.CO, NASIONAL – Sikap resmi terkait isu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh PDI Perjuangan akhirnya diumumkan. Sejak awal pembahasan pilkada, PDI Perjuangan tampil dengan menolak pilkada dipilih DPRD, dan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sikap politik itu pun ditegaskan kembali.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap penolakan partai besutannya itu dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Ancol, Senin (12/1/2026).
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati.
Baginya, dengan mekanisme kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat merupakan capaian penting, dan tak lain adalah hasil dari perjuangan keras rakyat dalam mewujudkan demokrasi pasca reformasi.
Megawati mengingatkan sebelum rakyat pada akhirnya bisa terlibat langsung dalam menentukan kepala daerahnya, ada proses perjuangan panjang yang telah dilalui melawan sentralisme kekuasaan. Perjuangan yang bahkan merenggut banyak korban.
Megawati mengatakan pilkada langsung secara terang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi, dan itulah wujud nyata dari demokrasi.
“Saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” lanjutnya.
Dikatakan oleh Presiden ke-5 RI itu, bahwa sikap PDI Perjuangan yang konsisten menolak pilkada melalui DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur. Pasalnya, reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan.
“Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” kata dia.
Untuk itu, partainya akan terus berjuang agar capaian penting dalam dinamika politik yang berhasil diraih oleh rakyat tidak dirampas oleh elite politik dengan alasan teknis yang justru menunjukkan kegagalan mereka mengelola demokrasi.
“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat,” kata Megawati.(*)
