JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Suara perlawanan terhadap pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) semakin mengkristal di Kalimantan Timur. Berbagai elemen masyarakat bersatu menyatakan sikap tegas menolak kebijakan pusat yang dinilai merampas hak daerah atas pengelolaan sumber daya alam.
Seperti yang terjadi dalam forum konsolidasi yang digelar pada sabtu (01/11/2025) sore ini, Ketua Umum LPADKTKu Vendy Meru mengumumkan rencana aksi eskalasi.
“Kami sudah memberi waktu 14 hari kepada pemerintah pusat, namun tidak ada respons memadai. Senin atau Selasa depan, kami akan mendirikan tenda aksi sebagai bentuk komitmen perjuangan,” tegas Vendy.
Konsolidasi Masyarakat Kaltim tidak main-main dengan rencana aksinya. Selain mendirikan tenda aksi, mereka juga akan menutup akses Sungai Mahakam bagi ponton batu bara.
“Ini bentuk protes kami. Hasil bumi Kaltim dikeruk pusat, sementara kami hanya mendapat sisa-sisanya,” jelas Vendy.
Forum yang menghadirkan akademisi, aktivis, dan jurnalis ini membeber data yang memprihatinkan. Purwadi dari Fakultas Ekonomi Unmul mengungkapkan, Kontribusi SDA Kaltim mencapai triliunan rupiah.
“Tetapi yang kembali ke daerah tak sampai 10%. Ini ketidakadilan yang sangat nyata,” beber Purwadi.
Dia melanjutkan bahwa di tengah situasi rusaknya lingkungan, ketidakadilan itu juga jelas terlihat dari kecilnya anggaran dalam rangka pemulihan lingkungan
“Lebih memilukan lagi, alokasi untuk pemulihan lingkungan hidup. Padahal, kerusakan lingkungan dan dampak sosial budaya yang kita alami jauh lebih besar dari angka-angka itu,” bebernya.
Salah satu pembicara lainnya, Buyung dari Pokja 30 menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan.
“Perjuangan tidak berhenti pada tuntutan, tapi harus dilanjutkan dengan memastikan dana yang diperjuangkan benar-benar sampai ke masyarakat,” pesannya.
Sementara perwakilan jurnalis Prio Fuji Mustopan, menyatakan komitmen media untuk mengawal perjuangan ini.
“Meski industri media akan terdampak, kebenaran harus tetap dikawal. Suara Kaltim tidak boleh padam,” tegasnya.
Sementara itu, Perwakilan Dayak Kenyah menyoroti kompleksitas masalah di tingkat daerah.
“Meski dana desa mencapai Rp2 miliar, itu tak berarti banyak untuk membangun wilayah yang luasnya 4 kali Kota Bandung,” tekannya.
Tidak berhenti disitu, forum ini juga melemparkan kritik mereka atas gaya hidup mewah para pejabat.
“Kita butuh pemimpin yang mau hidup sederhana dan memprioritaskan rakyat, bukan yang sibuk membangun istana megah,” ucap salah satu peserta.
Ketua Umum LPADKTKu Vendy Meru menerangkan aksi yang akan dilaksanakan itu terbuka untuk seluruh masyarakat Kaltim tanpa memandang latar belakang.
“Kita bersatu demi keadilan, bukan untuk kepentingan golongan tertentu,” seru Vendy Meru.(*)
