Komisi III DPRD Kaltim Bahas Perbaikan Infrastruktur Jalan Dan Drainase Bersama Dinas PUPR-PERA

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugiono/do/Jurnaltoday.co

DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menggelar rapat kerja bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan (PUPR-PERA) pada Senin (19/5/2025) di Gedung E Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar.

Rapat ini membahas kondisi infrastruktur jalan serta rencana strategis perbaikannya, termasuk persoalan drainase yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah I dan II. Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PERA, Hariadi, memaparkan status terkini ruas jalan di Kaltim.

Ia menyebut ruas Samarinda Seberang-Sanga Sanga telah mencapai 99% kemantapan, meski masih terdapat beberapa lubang kecil dan titik rawan banjir.

“Pemantauan rutin terus dilakukan untuk memastikan keamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Namun, persoalan drainase menjadi sorotan utama dalam rapat ini. Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugiono, angkat bicara soal perencanaan drainase yang dinilai belum optimal.

“Pembangunan jalan di Kaltim sudah baik, tetapi masalah drainase masih menjadi kendala. Seharusnya ada perencanaan teknis, seperti membuat crossing di area tanah tinggi untuk mengalirkan air,” tegas Sugiono.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan titik genangan air. “Titik-titik rawan banjir harus direncanakan sistem pembuangannya. Selain itu, gorong-gorong dan jembatan perlu diperhatikan mutu serta panjangnya agar tidak asal dibangun,” tambahnya.

Sugiono mengingatkan agar kebijakan harga proyek tidak turun di bawah 10% dari standar, karena berpotensi mengorbankan kualitas pekerjaan.

Rapat ini menghasilkan rekomendasi untuk mempercepat penyelesaian masalah drainase, meningkatkan koordinasi teknis antar-bidang, dan memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas material infrastruktur.

Pembahasan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan dan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kaltim.(Do/Adv/Dprdkaltim)