DPRD SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Samarinda menjadi fokus pengawasan Komisi II DPRD Kota Samarinda. Legislator menyoroti pentingnya keterbukaan laporan keuangan serta peran BUMD dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sebagai perhatian utama.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap BUMD harus dilakukan secara serius dan berdasarkan data yang valid, bukan hanya berdasarkan dugaan atau opini semata.
“Kami tidak ingin bekerja hanya berdasarkan asumsi atau opini. Semua harus berbasis data dan fakta agar pengawasan kami objektif,” kata Iswandi.
Iswandi juga menekankan pentingnya laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai alat utama dalam mengevaluasi kinerja BUMD. Dokumen tersebut akan menjadi pijakan dalam menentukan langkah kebijakan yang tepat ke depan.
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan kinerja BUMD selaras dengan kepentingan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan wali kota yang memiliki rekam jejak profesional, maka sudah seharusnya kami di DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan secara profesional,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa sinergi antara DPRD dan eksekutif, khususnya Bagian Ekonomi Pemerintah Kota, sangat diperlukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan di masa mendatang.
“Sinergi sejak awal itu penting, jangan sampai nanti saat ada masalah, semua pihak justru saling menyalahkan,” jelas Iswandi.
Sorotan Komisi II ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui aplikasi “Samarinda Sejahtera” yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran secara real-time.
Dengan pengawasan yang ketat dan transparansi yang meningkat, DPRD berharap pengelolaan BUMD dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Samarinda. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah.
Komisi II DPRD Samarinda terus mendorong agar pengelolaan BUMD tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan profesional. (yg/adv)
