BATU PUTIH,JURNALTODAY.CO – Sengkarut dunia pertambangan nikel ore di Kabupaten Kolaka Utara patut ditelusuri, tambang ilegal tentu saja tidak bisa ditolerir sebab ini tentu sangat merugikan negara, daerah dan tentunya masyarakat sekitar.
Fakta-fakta baru yang muncul, kenapa sampai tambang tak berijin itu beroperasi secara tiba-tiba dan di setop pun secara tiba-tiba pula.
Salah seorang penambang nikel ore di Kolaka Utara yang enggang disebutkan namanya menyebutkan, munculnya penambangan di lokasi tak berijin itu disebabkan tertutupnya ruang bagi mereka untuk menambang di lokasi yang resmi (IUP OP).
“Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan (menambang) dilokasi koridor itu tidak boleh, tapi karena tidak adanya diberikan ruang bagi kami di perusahaan pemilik IUP OP, termasuk para kontraktor nya (pemilik SPK) maka kami lakukan. Mereka kuasai lahan itu tanpa memikirkan nasib kami ini sebagai penambang lokal,” ujarnya. Sabtu (24/12/2023).
Dirinya menginginkan agar ada regulasi yang mengatur pemilik IUP OP itu beroperasi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Seperti pemberdayaan penambang lokal. Sebab, ia mengetahui hampir keseluruhan pertambangan di Kolaka Utara ini dikuasai oleh korporasi dari luar.
“Di Kolaka Utara ini mungkin semua pemilik IUP OP dan Pemilik SPK berasal dari luar Kolaka Utara, mereka beraktivitas dan menutup ruang bagi kami untuk bermitra dengan mereka. Kami minta pemerintah dan legislatif mengatur regulasinya kembali agar kami ini bisa juga cari makan halal di kampung sendiri, bukan sebagai penonton dan penikmat debunya saja,”kata sahabat satu ini.
Ia memastikan, jika diberikan ruang di konsesi IUP OP, maka dirinya tidak akan menambang lagi di lokasi tak berijin itu. Sebabnya sangat beresiko.
“Kami siap tinggalkan lokasi koridor jika di beri kesempatan menambang di lokasi yang resmi. Nambang koridor tinggi resikonya, tiap saat ada razia, di rumah tidur tidak nyenyak,”tutupnya.
