JURNALTODAY.CO, BONTANG – Komisi B DPRD Bontang meminta kontraktor program pemasangan jaringan gas (jargas) gratis meningkatkan pengawasan terhadap pekerja lapangan.
Permintaan itu disampaikan menyusul munculnya keluhan warga terkait dugaan pungutan liar saat proses survei pemasangan dilakukan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam mengatakan, hingga kini pihaknya belum menemukan bukti adanya pungli dalam program tersebut.
Meski begitu, ia mengingatkan agar kontraktor tetap melakukan pengawasan ketat terhadap petugas di lapangan.
“Kalau memang ada tindakan di luar aturan, itu bisa saja dilakukan oknum tertentu. Karena itu pengawasan harus diperkuat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, DPRD telah melakukan penelusuran bersama pihak terkait dan hasilnya persoalan tersebut lebih mengarah pada kesalahpahaman antara warga dan pekerja. Seluruh pihak yang terlibat juga telah dipanggil untuk memberikan penjelasan.
Menurut politisi Golkar tersebut, target pemasangan jargas yang cukup besar membuat proses pengerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kesulitan di lapangan. Kondisi itu dinilai memicu munculnya asumsi negatif dari sebagian warga.
“Targetnya sekitar 10 ribu sambungan rumah. Pekerjaan diprioritaskan di lokasi yang lebih mudah agar progresnya cepat,” terangnya.
Komisi B DPRD Bontang berharap program jargas gratis tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.
DPRD juga meminta kontraktor memberikan pemahaman yang lebih rinci kepada warga terkait alur dan mekanisme pemasangan jaringan gas tersebut.
Selain pengawasan internal, DPRD juga meminta kontraktor mengevaluasi pola kerja petugas di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah itu.(adv)
