DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur.
Minimnya akses jalan, terbatasnya pasokan air bersih, serta belum meratanya layanan dasar menjadi persoalan utama yang membelenggu kemajuan dua wilayah tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Yonavia, menyebut bahwa banyak ruas jalan di Kubar dan Mahulu belum beraspal dan masih berupa tanah.
Kondisi ini makin parah saat musim hujan tiba karena jalan berubah menjadi lumpur yang nyaris tak bisa dilintasi kendaraan.
“Banyak jalan di Kubar dan Mahulu masih berupa tanah, yang rawan rusak parah saat musim hujan. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu dan distribusi logistik jadi tidak lancar,” ujar Yonavia, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, persoalan infrastruktur yang belum memadai tak hanya menghambat pergerakan barang dan orang, tapi juga membatasi akses masyarakat ke layanan penting seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar.
Selain itu, ia juga menyoroti krisis air bersih yang dialami warga Mahulu, terutama di kawasan yang jauh dari pusat pelayanan air minum.
“Kami sangat berharap agar jaringan distribusi air bersih bisa diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil. Ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera ditangani,” katanya.
Yonavia menegaskan bahwa ketertinggalan pembangunan di Kubar dan Mahulu harus menjadi perhatian khusus.
Ia menilai, tanpa infrastruktur yang memadai, dua wilayah ini akan terus terjebak dalam ketimpangan ekonomi dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, turut memberikan perhatian serupa. Ia mengatakan bahwa jalur darat antara Kubar dan Mahulu sangat mendesak untuk diperbaiki.
Menurutnya, jika jalur Kukar-Kubar merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, maka akses dari Kubar ke Mahulu harus menjadi prioritas Pemprov Kaltim.
“Memang jalan Kubar-Mahulu ini panjang,
jadi perlu peningkatan anggaran. Pelan-pelan kita penuhi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ekti.
Ia menambahkan, dirinya terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta mendorong keterlibatan anggota DPR RI dari Dapil Kaltim agar dapat memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dari APBN.
Baginya, Mahulu adalah wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan pembangunan di sana tidak bisa ditunda.
Dukungan senada juga datang dari Abdul Rahman Agus, anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait akses jalan yang buruk, khususnya saat mereka ingin ke Kubar atau menuju Samarinda.
Keterbatasan infrastruktur, kata Agus, telah mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi di Mahulu.
“Kami sudah beberapa kali bertemu Pak Gubernur dan menyampaikan langsung kondisi akses Kubar-Mahulu. Kita berharap itu bisa segera ditangani karena ini sudah terlalu lama dibiarkan,” tegasnya.(Do/ADV/Dprdkaltim)