JURNALTODAY.CO, BONTANG – DPRD Kota Bontang mulai mewaspadai dampak lanjutan dari gelombang PHK di sektor pertambangan yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut diperkirakan tidak hanya berdampak pada pekerja tambang, tetapi juga terhadap sektor usaha kecil dan aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyebut kondisi industri batu bara saat ini sedang menghadapi tekanan akibat persoalan RKAB yang berdampak terhadap operasional perusahaan tambang. Situasi itu mulai memicu pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan.
Ia mengungkapkan sekitar 600 pekerja PT Pama Persada Nusantara telah terdampak PHK. Bahkan, jumlah pekerja yang berpotensi terdampak bisa mencapai ribuan orang apabila kondisi perusahaan tambang lain ikut mengalami penurunan aktivitas produksi.
Menurut Andi Faiz, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena efeknya dapat menjalar ke berbagai sektor lain di masyarakat. Penurunan pendapatan pekerja dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan berdampak pada pelaku usaha kecil di Kota Bontang.
“Kalau ini tidak segera diantisipasi, maka dampaknya bisa meluas ke sektor ekonomi masyarakat secara umum,” katanya, Rabu (6/5/2026).
DPRD, lanjutnya, meminta pemerintah daerah mulai memperkuat sektor ekonomi alternatif yang dapat menyerap tenaga kerja di luar industri tambang. Salah satu yang didorong ialah pengembangan UMKM dan usaha mandiri berbasis masyarakat.
Ia menilai dukungan modal usaha tanpa bunga dapat menjadi solusi awal untuk membantu masyarakat memulai usaha baru. Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada lapangan kerja di sektor pertambangan.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.
“Pekerja harus mulai dipersiapkan menghadapi perubahan pola ekonomi yang kemungkinan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan,” terangnya.
Politisi Golkar ini bilang, DPRD bakal terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar penanganan dampak PHK tidak berhenti pada bantuan sementara, tetapi benar-benar mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat terdampak.(adv)
