JURNALTODAY.CO, BONTANG – Persoalan longsor yang kembali terjadi di Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, dipastikan menjadi perhatian DPRD Kota Bontang dalam pembahasan anggaran daerah.
Peristiwa ambrolnya material tanah dan pasir pada Kamis (28/5/2026) sore menunjukkan kawasan tersebut masih membutuhkan penanganan serius. Warga yang bermukim di sekitar lokasi pun kembali dihantui kekhawatiran akan potensi longsor susulan.
Kondisi tersebut mendorong DPRD untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada langkah darurat semata, tetapi dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur permanen guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla’ Padang, mengatakan pihaknya akan mengawal pembahasan sumber pendanaan agar penanganan dapat segera direalisasikan. Menurutnya, komunikasi awal dengan pemerintah daerah telah dilakukan untuk membahas skema pembiayaan yang memungkinkan.
“Ini sudah kami komunikasikan. Tinggal sekarang bagaimana menentukan sumber pendanaannya, apakah melalui anggaran perubahan atau skema lain yang memungkinkan agar penanganannya bisa dipercepat,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (29/5/2026).
Politikus yang akrab disapa JAP itu menegaskan bahwa persoalan pendanaan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan, terlebih jika menyangkut keselamatan masyarakat.
Ia menilai pemerintah harus memandang persoalan tersebut sebagai kebutuhan mendesak meskipun jumlah rumah yang terdampak secara langsung tidak terlalu banyak.
“Jangan ukur dari sedikit atau banyaknya rumah yang terdampak. Ini soal perlindungan warga. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa melebar dan tentu biaya penanganannya akan lebih besar,” tegasnya.
JAP memastikan DPRD akan terus mengawal proses pembahasan agar penanganan permanen kawasan rawan longsor tersebut dapat masuk dalam prioritas kebijakan daerah. Menurutnya, langkah cepat dan terukur perlu segera dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terdampak.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menentukan skema pendanaan yang paling memungkinkan sehingga pembangunan infrastruktur pengaman dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan warga mendapatkan perlindungan dan kepastian bahwa persoalan ini benar-benar ditangani secara serius,” pungkasnya.(adv)
