Jurnaltoday.co – Saat ini upaya pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan terus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), beberapa langkah telah dilakukan guna memastikan seluruh desa bisa memperoleh layanan listrik yang layak.
Dalam hal ini, kepala DPMD Kukar, Arianto menyebut, jika saat ini masih ada beberapa desa yang belum sepenuhnya menikmati penerangan listrik, terlebih di Kecamatan Tabang dan Muara Kaman.
“Untuk Desa Menamang Kiri, misalnya, pembangunan listrik sudah dilakukan sejak 2022. Namun, kami tetap merencanakan peningkatan kapasitas agar lebih optimal. Pada 2026, kami mengusulkan pembukaan jaringan baru untuk memperluas jangkauan, termasuk di beberapa RT yang saat ini belum tersentuh,” jelasnya.
Sejauh ini, sebagian besar dari total 193 desa yang ada di kabupaten Kukar sudah mendapat aliran listrik, meski masih ada wilayah yang menunggu peningkatan kapasitas jaringan.
Di beberapa desa seperti desa Mekar Jaya, Sumber Sari, dan Muara Kaman Ilir saat ini tengah menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam peningkatan hal ini,
Dalam peningkatan hal ini, tak hanya akan mengandalkan PLN saja, namun DPMD Kukar juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan.
Salah satu contoh yang sudah dilakukan seperti di Desa Muara Enggelam yang sejak 2014 menjadi proyek percontohan listrik tenaga surya komunal.
“Model ini terbukti tidak hanya memberi penerangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berupa Pendapatan Asli Desa (PADes). Masyarakat mengelola aset tersebut secara mandiri dan hasilnya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan desa,” tambah Arianto.
Meski begitu, di kecamatan Muara Kaman saat ini masih terdapat dua desa yang sama sekali belum teraliri listrik, yakni Lamin Pulut dan Lamin Telihan.
Di mana kedua desa tersebut, warganya tak pernah mendapatkan aliran listrik yang memadai.
Dan sejauh ini masyarakat hanya mengandalkan listrik tenaga diesel swadaya yang menyala sekitar enam jam setiap malam. Kondisi tersebut dinilai belum memenuhi standar kelayakan pelayanan dasar.
Untuk itu, berdasarkan hasil kajian teknis, wilayah ini sebenarnya cukup memungkinkan untuk dibangun jaringan PLN.
Hanya saja dalam rencana pelaksanaannya harus tertunda akibat rasionalisasi anggaran di tingkat PLN.
Di tahun 2024 lalu, proyek sempat terhenti karena refocusing, dan di tahun ini proyek tersebut kembali tertunda akibat adanya kebijakan penghematan anggaran.
Persoalan tersebut kini menjadi salah satu topik utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar, Selasa (2/9/2025).
Pada forum ini, perwakilan dari DPMD Kukar turut menyampaikan langkah tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Muara Kaman.
Dalam hal ini, Arianto tegaskan bahwa pemerintah daerah tak akan tinggal diam dan akan terus mengawal agar kebutuhan listrik bagi desa-desa terpencil tetap menjadi prioritas pembangunan.
“Secara perencanaan sudah siap. Tinggal menunggu kesiapan anggaran PLN agar jaringan listrik bisa segera dibangun. Harapan kami, seluruh masyarakat Kukar ke depan dapat menikmati listrik yang layak,” tutupnya.
