JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen untuk mempercepat pengembangan desa wisata melalui skema kolaborasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pendampingan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan bahwa tantangan utama pengembangan desa wisata masih berkutat pada masalah desain produk wisata, promosi, hingga kesiapan SDM lokal. Untuk itu, Dispar Kaltim menggagas dukungan teknis bersama berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan dan dinas terkait di kabupaten/kota.
“Kendalanya selama ini memang di pengembangan desa wisata dan promosi. Misalnya untuk Kampung Tenun, kita lihat dulu kekurangannya, lalu mitigasi. Nantinya bank atau mitra bisa membantu mendesain produk, sementara Dispar Provinsi fokus di pembinaan SDM,” ujar Ririn di Samarinda, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci lantaran pengembangan desa wisata mencakup banyak aspek, mulai dari infrastruktur, tata kelola, kreativitas pelaku ekraf, hingga daya tarik budaya.
Karena itu, Dispar Kaltim memperluas kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) tidak hanya untuk desa wisata, tetapi juga seluruh pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
“MoU kita bukan hanya dengan desa wisata, tetapi juga pelaku ekraf, pelaku destinasi, dan pelaku pariwisata lainnya. Nanti pengembangan SDM juga akan berkontribusi di situ. Setiap minggu kami lakukan pelatihan sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.
Ririn mencontohkan bahwa pembiayaan pelatihan dapat diperoleh dari berbagai skema, baik dari lembaga mitra maupun dari inisiatif masyarakat desa. Dispar Kaltim akan menyediakan sistem pendukung, mulai dari pendampingan teknis hingga penyediaan asesor kompetensi.
“Kalau mereka bilang, ‘saya punya dana untuk pelatihan’, maka kami support sistemnya asesornya, tipenya, sampai manajemennya. Kalau bekerja sendiri tentu berat, makanya tahun depan kita fokus pada kolaborasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ekosistem pariwisata di desa tidak hanya berbicara tentang SDM, tetapi juga pertumbuhan ekonomi kreatif, keterlibatan komunitas, serta kualitas tata kelola destinasi.
“Komunitas wisata itu mencakup semuanya SDM, infrastruktur, tata kelola, jumlah kunjungan, sampai ekrafnya yang ikut tumbuh. Di situ ekosistem pariwisata berjalan, termasuk pelaku-pelaku lokal yang harus bergerak bersama,” ujarnya.
Terkait pengelolaan desa wisata, Ririn memastikan bahwa kewenangan tetap berada pada Pokdarwis setempat. Namun, Dispar Kaltim akan terus memberikan pendampingan serta melakukan monitoring dan standarisasi melalui proses asesmen.
“Pengelolaan tetap di Pokdarwis. Kami bersama Dispar kabupaten/kota mendampingi, membimbing, dan memonitor. Kita adakan standarisasi atau asesmen untuk menentukan apakah sebuah desa sudah layak masuk kategori berkembang atau maju,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
