Samarinda – Baharuddin Demmu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, menyatakan kekecewaannya atas kenaikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN) karena masih ada OPD yang kurang dalam menyelesaikan tanggungjawabnya.
Ketua fraksi PAN mengkritik kinerja Sekretaris Daerah, yang seharusnya memeriksa kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan mengambil tindakan atas program yang gagal.
“Catatannya saya adalah berharap bu Sekda, OPD-OPD yang merah ini ditongkrongin deh, artinya yang merah itu belum mampu mereaksikan anggaran APBD yang 2023 ini,” Tegas Baharuddin Demmu, Rabu (8/11/2023).
Baharuddin mengingatkan pemangku kebijakan untuk memperbaiki daya serapan APBD yang rendah.
Dia menyatakan bahwa OPD dengan rapor merah dapat terjadi karena ketidakmampuan dalam mengelola program. Oleh karena itu, pemerintah, melalui sekda, harus mengevaluasi OPD terkait untuk meningkatkan program dan daya serap APBD.
“Kita kecewa dengan TPP (naik), tapi masih merah-merah terus ini. Jangan-jangan memang tidak bisa bekerja,” ucapnya.
Untuk mencegah kegagalan program, sekda yang bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan tugas harus menggeser atau memindahkan peran OPD yang memiliki kinerja buruk tersebut.
“Maka harus dirolling atau digeser mencarikan tempat yang dia cocok, jangan kasih tempat yang dia tidak cocok,” tandasnya. (Adv)
