BONTANG – Antrean kendaraan panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang, terus menjadi perhatian utama. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bahkan telah meninjau kondisi tersebut dan menegaskan bahwa masalah tersebut tidak terletak pada kuota bahan bakar, melainkan pada distribusi yang kurang efektif di wilayah tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mengungkapkan beberapa kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, yang diungkapkan oleh Polres Bontang. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa hal ini memerlukan tindakan tegas dari Pemerintah Kota Bontang dan pihak terkait lainnya.
“Terungkapnya kasus penyalahgunaan menunjukkan adanya oknum yang terlibat, memperkuat kebutuhan akan langkah-langkah serius dalam menangani masalah distribusi BBM,” ucapnya disela-sela kegiatan baru-baru ini.
Pihak terkait, seperti Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, memberikan gambaran terkait kuota dan penyaluran BBM.
Meskipun kuota solar subsidi untuk Kota Bontang masih mencukupi, antrean panjang di SPBU tetap terjadi. Arya menekankan bahwa keseriusan dan intervensi dari semua pihak terlibat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dan mencegah kelanjutan antrean panjang kendaraan di SPBU.
Saat ini, per Oktober 2023, tersisa 1.517 kiloliter kuota solar subsidi dan 7.754 kiloliter kuota pertalite untuk Kota Bontang. Meskipun penyaluran pertalite telah mencapai 73 persen, dan solar subsidi 80 persen, tantangan distribusi yang dihadapi Kaltim.
“khususnya Bontang, membutuhkan upaya serius dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.(Adv/DPRD Bontang)
