JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menegaskan akan memperkuat kolaborasi lintas instansi dan memfokuskan anggaran pada program-program prioritas setelah terjadi pemangkasan signifikan pada alokasi dana Tahun Anggaran 2025.
Pengurangan anggaran tersebut memaksa Dispar memperketat perencanaan sekaligus mempercepat sinergi dengan perangkat daerah lain, khususnya dalam pengembangan desa wisata dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan pemotongan anggaran sudah berlangsung dua tahun berturut-turut, dan kembali berlanjut pada 2025 seiring tantangan fiskal daerah.
“Setelah tantangan keuangan kemarin, anggaran kami kembali berkurang. Tahun lalu berkurang 20 miliar, sekarang terpotong lagi 18 miliar. Yang sebelumnya 38 miliar, kini hanya tersisa sekitar 20 miliar,” ujar Ririn di Samarinda, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa dengan sisa anggaran tersebut, Dispar Kaltim harus mempertajam fokus pada program inti, terutama pengembangan desa wisata, peningkatan SDM pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.
“Program yang dipertajam adalah program pengembangan desa wisata dan kursus-kursus peningkatan SDM. Karena pemetaan SDM sudah ada, kita fokus pada yang benar-benar dibutuhkan,” katanya.
Menghadapi keterbatasan anggaran, Dispar Kaltim memperkuat kerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perindakop), termasuk untuk sertifikasi kompetensi pemandu wisata (HPI).
“Makanya saya bilang, kuncinya kolaborasi. Untuk sertifikasi HPI misalnya, data dari Bu Heni di Perindakop sudah ada sekitar 20 yang siap digarap. Jadi kita lanjutkan yang belum, dan kita lihat yang masih bisa dipenuhi dari kolaborasi,” ujarnya.
Ririn juga menekankan bahwa dukungan CSR perusahaan tidak melulu harus berbentuk pembangunan fisik. Menurutnya, paradigma yang melihat CSR sebagai bantuan sarana-prasarana harus mulai bergeser.
“Biasanya orang menganggap CSR itu sapras minded, padahal sebenarnya bisa digunakan untuk pengembangan SDM atau kebutuhan digitalisasi desa wisata. Banyak yang butuh pelatihan digital marketing, penguatan manajemen destinasi, atau peningkatan kapasitas pelaku wisata,” jelasnya.
Ririn mencontohkan beberapa desa wisata yang masih sangat minim promosi digital, padahal memiliki potensi besar untuk berkembang. Salah satunya adalah Desa Wisata Marang dan Desa Wisata Kaliurang.
“Contoh di Pantai Marang dan Desa Wisata Kaliurang, promosinya masih minim sekali. Padahal potensi mereka besar. Nah ini bisa dibantu dengan kolaborasi CSR atau lintas dinas untuk penguatan digitalnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dengan anggaran terbatas, pendekatan kolaboratif adalah satu-satunya cara agar program pariwisata tetap berjalan optimal dan mampu menghasilkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Dengan alokasi anggaran yang menyusut, Dispar Kaltim lebih selektif dalam memilih kegiatan. Program-program yang tidak mendesak atau belum masuk prioritas terpaksa dikurangi atau ditunda.
“Kita harus melihat ulang efektivitas program. Mana yang benar-benar berdampak itu yang kita jalankan. Pengembangan desa wisata, peningkatan SDM, dan promosi berbasis digital tetap yang paling utama,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
